Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim Negara di Kabupaten Rote Ndao

  • Budhi Yuzerman(1)
    Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana
  • (*) Corresponding Author
Keywords: Implementasi Kebijakan, Kewenangan, Komunikasi

Abstract

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, di antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk warga di wilayah perbatasan maritim negara. Dilakukannya studi implementasi kebijakan ini, adalah untuk memahami dan mengkritisi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam mengelola wilayah perbatasan maritim negara di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Studi yang dilakukan memperlihatkan adanya filosofis permasalahan menyangkut kewenangan dan komunikasi terhadap faktor-faktor dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan untuk memahami dan mengkritisi permasalahan adalah dengan menggunakan kombinasi model implementasi kebijakan Grindle, Edward III dan Mazmanian-Sabatier untuk mendapatkan detail dan pola permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan dan mengkritisi permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Tindakan Komunikatif Habermas menyangkut hubungan kewenangan dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan, dan menggunakan Grounded Theory untuk membangun teori (Theory Building) yang ada selama proses pengumpulan, analisa dan pembahasan data.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agustino, Leo. 2008. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung.
 A.G. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
 Aniszewski, Stefan. 2009. Coordinated Border Management-a concept paper. Dimuat dalam World
Custom Organisations (WCO) Research Paper Nomor 2 Juni 2009.
 Ansell, Chris dan Gash, Alison. 2017. Collaborative Platforms as a Governance Strategy. Journal
of Public Administration Research and Theory. Dapat diakses pada doi:10.1093/jopart/mux030
 Arifin, S. Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan
Perbatasan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Nomor 1 Volume 20 Januari 2013: 37-58.
 Astor Yackob, dkk. 2014. Integration Construction Of Marine Utilization Elements Towards
Indonesia Good Ocean Governance In Marine Cadastre Perspective. Indonesian Journal Of
Geospatial. Institut Teknologi Bandung.
 Astor Yackob, dkk. 2015. Membangun Definisi Kadaster Kelautan Untuk Indonesia Sebagai
Negara Kepulauan. Jurnal Penelitian Institut Teknologi Bandung.
 Astor Yackob, dkk. 2014. Problem Identification of Marine Cadastre in Indonesian Archipelagic
Perspective. Dimuat dalam Indonesian Journal Of Geospatial Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014
Halaman 38-53
 Bangun, Budi Hermawan. 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif
Hukum Internasional. Dimuat dalam Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 52-
63.
 Benu, Fred. Paul G.King, AgusNalle dan Moni Muskanan. 2018. Nelayan Tradisional Di Pulau
Rote: Mata Pencaharian Alternatif Untuk Mencegah Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan
Lintas Batas Australia Indonesia. American Journal Of Agricultural And Biological Sciences 2018,
Volume 13: 64-76.
 Boriboonrat, Pimupsorn. 2013. Collaborative Border Management in Thailand and Neighboring
Countries: Need, Challenes and Issues. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)-
Official Journal of the South Asian Society of Criminology and Victiminology (SASCV) ISSN: 0973-5089 January-June 2013. Vol. 8 (1): 1-12.
Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman, 2014, Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif, Jurnal
Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Volume 9 Nomor 1, Januari 2014.
 Chiara Loschi & Alessandra Russo, Whose Enemy at the Gates? Border Management in the
Context of EU Crisis Response in Libya and Ukraine. Geopolitic Journal Tahun 2020.
 David, Fred R. 2011. Strategic Management: concepts and cases. Pearson Education Inc, Prentice
Hall Publication. New Jersey. Hal 6
 Diantoro, S. 2020. Materi Paparan Sekretaris BNPP pada Seminar Nasional Pengelolaan Wilayah
Perbatasan Laut RI Bulan Desember 2020 di Kantor Bakamla Jakarta.
 Dunn, N,William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Gadjah Mada
University Press Yogyakarta.
 Dye, Thomas R Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall. 2011.
 Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy Washington DC: Congresional Quertety
Press.
 Ekowati,M.R.L. 2005. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu
Kajian Teoritis dan Praktis). Pustaka Cakra. Surakarta.
 Elema, Ina dari Hydrographics Service, RNLN, Belanda dan Kees de Jong dari Defit University of
Technology, Belanda. Judul Penelitian Maritime Boundaries in the North Sea: a Review. Dimuat
dalam International Hydrographic Review Volume 2 Nomor 3 Bulan Desember Tahun 2001.
 Elena Kropinova, Transnational and Cross-Border Cooperation for Sustainable Tourism
Development in the Baltic Sea Region. Journal of Sustainability Molecular Diversity Preservation
International (MDPI) Nomor 13 Tahun 2021.
 Elísio Benedito Jamine, Maritime Boundaries Delimitation, Management And Dispute Resolution,
Delimitation Of The Mozambique Maritime Boundaries With Neighbouring States (Including The
Extended Continental Shelf) And The Management Of Ocean Issues, The United Nations And
Nippon Fellowship Programme 2006-2007
 Flecker, Michael. Early Chinese Voyaging In The South China Sea: Implications On Territorial
Claims. Dimuat dalam Journal Of Maritime Studies And National Integrations Volume 1 (1)
Halaman 1-21 Tanggal 27 Juni 2017.
 Fowler,C dan E.Treml. Building a Marine Cadastral Information System For United States-a case
study. Dimuat dalam International Journal on Computers, Environment and Urban System, Special
Issues: Cadastral Systems Volume 25 Tahun 2001.
 Gerry Utama dan Agus Hendratno. Integration of Developing Sea Border Area Through
Archipelago Ecotourism in Anambas Archipelago Regency. Proceeding of Indonesia Heritage
Tourism Forum 2019, Digital Press Social Sciences and Humanities 4: 00009 (2020).
 Grindle,Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementations in the Third World, New Jersey: Princetown University Press.
Guo, Rongxing, 2015, Cross-Border Management: Theory, Method and Application, Springer
Berlin.
 Habermas, Jurgen. 2007. Teori Tindakan Komunikatif I, Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat.
Kreasi Wacana Yogyakarta
 Harry Purwanto dan Dewa Gede Sudika Mangku, Legal Instruments Of The Republic Of Indonesia
In Border Management Using The Perspective Of Archipelagic State, International Journal of
Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4 (Dec.) 2016.
 Hasan, Md. Monjur, dkk. Protracted Maritime Boundary Disputes And Maritime Laws. Journal of
International Maritime Safety, Environmental Affairs, and Shipping Volume 2 Tahun 2019.
 Hill, M. dan Hupe, P. 2002, Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice,
Sage Publications London Thousand Oaks New Delhi.
 Hudson,B, Hunter,D, Peckham,S. 2018. Policy failure and the policy-implementation gap: can
policy support programs help?. Journal Policy Design and Practice 2019, Volume 2, Nomor 1,
Halaman 1–14. Published: 26 Feb 2019 by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis
Group.
 Ikhwanudin, 2008, Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia,
Tulisan Staf Ahli Menneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan
Kawasan Tertinggal, Ringkasan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Antarnegara, diakses dari www.bappenas.go.id.
 Iveta Stamure, Janis Kaminskis, dan Kamil Kowalczyk. Importance Of The Marine Cadastre In
The Development Of The Real Estate Industry In Latvia. Dimuat dalam Baltic Journal of Real
Estate Economics and Constructions Management Volume 5 Bulan November Tahun 2017.
 Jorrit Rijpma, The proposal for a European Border and Coast Guard: evolution or revolution in
external border management? The Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional
Affairs. European Parliament, Brussels, European Union, 2016.
 Keban,Y.T. 2019. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Penerbit
Gava Media. Yogyakarta.
 Keliat, M. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Volume 13 Nomor 1 Juli 2009. Universitas Gajah Mada. 2009.
 Kusumaningrum,PD. 2018. Peluang dan Tantangan Rote Ndao Menuju Kota Minapolitan. Tulisan
dalam situs Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
 Liliweri, Alo. Paradigma Penelitian Ilmu Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
 Lisheng Dong. 2015. Public Administration Theories Instrumental and Value Rationalities,
Palgrave Macmillan, USA
Makinde, Taiwo. 2005. Problems of policy implementation in developing Nitions: The Nigerian
Experience. Journal of social science, 11 (10:63-69. Nigeria: Kamla-Ra.
 Mangku Dewa Gede Sudika. 2018. Peran Badan Nasional pengelola Perbatasan (BNPP) Dalam
Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Volume 4 Nomor 2 Desember 2018; 167-174
 Marwasta, Djaka dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. “Pendampingan Pengelolaan
Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan”.
Artikel ini merupakan rangkuman dari kegiatan action research dan pelaksanaan program KKN
PPM UGM di Merauke. Indonesian Journal of Community Engagement. Vol. 01, No. 02, Maret
2016
 Mazmanian, D dan Sabatier,P.A. 1980. The Implementation of Public Policy: A Framework Of
Analysis, Policy Studies Journal, Vol.8, Januari.
 Milimet, Daniel dan Thomas Osang dari Southern Methodist University. Judul Penelitian Do State
Borders Matter for U.S. Intranational Trade? The Role of History and Internal Migration. Dimuat
dalam Canadian Journal Of Economics Volume 40 (1) Halaman 93-126 Bulan Februari 2007.
 Muhammad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Unimal Press. Lhokseumawe.
 Nainggolan, Poltak Partogi. 2016. Crucial Problems In The Outmost Archipelagic Mucipality Rote
Ndao. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
ejournal.politik.lipi.go.id.
 Nashir, Asep Kamaluddin dan Riyadi, Sayed Fauzan. Indonesian Nationalism in Natuna Border:
Impact of South Chinese Marine Conflict on Indonesian Nationalism Values in Natuna Border
Areas.Tulisan dimuat dalam International Journal Of Multicultural And Multireligious
Understanding Volume 6 Bulan Februari 2018.
 Nitsch, Volker. National Borders And International Trade: Evidence From The European Union.
Dimuat dalam Canadian Journal Of Economics Volume 33 Nomor 4 Bulan November Tahun 2000.
 Noam Levin, Maria Beger, Joseph Maina, Tim McClanahan dan Salit Kark. Evaluating the
potential for transboundary management of marine biodiversity in the Western Indian Ocean.
Australasian Journal of Environmental Management, 2018 Volume 25 Nomor 1.
 Nugroho,Rian. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media
Komputindo Gramedia. Jakarta.
 Nugroho,Rian. 2014. Public Policy. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.
 Nugroho,Rian. 2018. Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik dan
Manajemen Politik Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo. Jakarta.
 Nugroho, T, dkk. Hak Ulayat Laut: Fenomena Yang Perlu Dicermati Dalam Menyusun Kadaster
Kelautan. Hasil Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
 Nuris, Anwar. Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas. Al Balagh,Jurnal Dakwah dan Komunikasi, ejournal.iain-surakart.ac.id, 2016
Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. 2016. Perkembangan Batas Maritim
Republik Indonesia dengan Negara Tetangga. Jakarta.
 Rahman, Mohammad Habibur, Rafia Naz dan Alka Nand. 2013. Public Sector Reforms in Fiji:
Examining Policy Implementation Setting and Administrative Culture. Tulisan dimuat dalam
International Journal of Public Administration Volume 36, 2013- Issue 13: Administrative Culture
in Developing and Transitional Countries., pages 982-995| Published online: 30 Oct 2013
 Rachmawati, Iva dan Fauzan. Model of Indonesia-Timor Leste Land Border Management by
Optimizing the Cross-Border Post in Belu Regency, East Nusa Tenggara. Artikel ini dimuat dalam
Global and Strategis Tahun 10 Nomor 1 Tahun 2016.
 Rais, J dan Tamtomo, JP. Blok Ambalat: Opini Publik yang "Misleading"? "Make Marine Cadastre
Not War". Tulisan dipublikasikan di www. kompas.com Tanggal 10 April 2005.
 Rusdiyanta. 2017. Collaborative Border Management as the Strategic Revitalization of State
Border Management in Indonesia, Internasional Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume
116 Nomor 24, 2017; 415-426
 Sabatier, PA. 1985. Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research: A Critical
Analysis and Suggested Synthesis. Journal Of Public Policy.
 Saebani, Beni Achmad dan Haqiq, Javid Zia Rahman. Ilmu Negara dan Teori Negara. Pustaka Setia
Bandung, 2016.
 Sandy Nur Ikfal Raharjo. 2016. Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia: Sebuah Catatan.
Jurnal Penelitian Politik LIPI p-ISSN 1829-8001 e-ISSN 2502-7476. Jakarta.
 Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Refika Aditama. Bandung.
 Solichin Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model
Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
 Steers. M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Erlangga. Jakarta. Halaman 87.
 Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, hlm.
169 Gajah Mada University Press Yogyakarta. Halaman 95-96.
 Suradji, Adji M, Tulus Warsito, Ulung Pribadi dan Achmad Nurmandi. 2017. Collaborative
Governance Model In Managing International Borders in Riau Islands Province Using Partial Least
Squares Methods. JKAP Jurnal Kebijakan dan Adminstrasi Publik Volume 21(2) November 2017;
155-167.
 Suratman,dkk. 2019. Hukum dan Kebijakan Publik. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama,
Bandung.
Symmons, Clive R. 1995. International Boundaries Research Unit Departement of Geography
University of Durham UK. Judul Penelitian Some Problems Relating to the Definition of Insular
Formations in International Law-Islands and Low-Tide Elevations.
 Tamtomo,J,P. The Needs for Building Concept and Authorizing Implementation of Marine
Cadastre in Indonesia. https://www.fig.net. Tulisan di publikasikan tanggal 7 Oktober 2004.
 Tamtomo,JP. 2006. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Dalam Kerangka
“Marine Cadastre” (Studi Kasus di Wilayah Pulau Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau). Disertasi
Program Doktor di Institut Pertanian Bogor.
 Teturn, Yohanis Endes, dkk. The Management Of Border Area Between Indonesia Republic And
Papua New Guinea In Sota Region Of Merauke District. Penelitian ini dimuat dalam Prizren Social
Science Journal Volume 3 Nomor 1 Bulan Januari-April Tahun 2019.
 Theodore Baird, Functional Actorness? Border Security in the EU and Turkey. International
Journal Of Public Administration Volume 38 Tahun 2015.
 Tomaszo Studzieniecki. The development of cross-border cooperation in an EU macroregion – a
case study of the Baltic Sea Region. Procedia Economics and Finance Nomor 39 (2016).
 Ulber, Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
 Ulum. IMD. 2004. Akuntansi Sektor Publik, UMM Press. Malang. Halaman 294
 Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
 Widodo, M Sigit. The Needs for Marine Cadastre and Supports of Spatial Data Insfrastructures in
Marine Environment— A Case Study. Tulisan dimuat dalam FIG Working Week 2003 di Paris
Perancis Tanggal 13-17 April Tahun 2003.
 Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Halaman 21.
 Wuryandari Ganewati. 2014. Crossing Border: Indonesian Traditional Fishermen In Australian
Waters. Jurnal Penelitian Politik Volume 11 Nomor 1 Juni 2014. Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia. Halaman 1-20. Jakarta.

PlumX Metrics

Published
2023-05-18