Jurnal Administrasi dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)

Reformasi Birokrasi di tubuh TNI dalam Perspektif Administrasi Militer

Ahmad Mustofid — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Kementerian Pertahanan adalah organ dan tubuh penting dari seluruh militer. Pelaksanaan perang dan operasi selain perang adalah tindakan atau aktivitas tubuh itu. Sudah terlalu lama orang yang mempelajari kemiliteran memusatkan perhatian hanya pada aktivitas dan tindakan tubuh tetapi mengabaikan tubuh itu sendiri. Tujuan mempelajari organisasi militer adalah untuk menerapkan manajemen sipil dan teori organisasi saat ini pada organisasi militer dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi di bagian tertentu dari kehidupan organisasi militer Pencarian untuk efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, produktivitas yang lebih tinggi, dan kecanggihan teknologi di sektor publik merupakan hal utama yang menjadi perhatian dalam mereformasi militer. memahami militer sebagai sistem terbuka, yang efektivitasnya tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Penggunaan prinsip efisiensi dalam organisasi militer hanya bisa diterapkan dalam manajemen organisasi sipil pada masa damai saja (tidak dalam operasi perang), sedangkan apabila militer dalam pelaksanaan operasi militer perang (OMP) penekanannya adalah pada efektivitas. Reformasi militer terutama terkait dengan realitas baru dan tantangan keamanan baru di dunia dengan elemen kunci reformasi yaitu:1.anggaran, 2. Struktur dan Modernisasi, 3. Reformasi Personil, 4. Pengembangan Pemimpin dan Pendidikan Militer dan 5.perbekalan/logistik.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Maritim Negara di Kabupaten Rote Ndao

Budhi Yuzerman — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, di antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk warga di wilayah perbatasan maritim negara. Dilakukannya studi implementasi kebijakan ini, adalah untuk memahami dan mengkritisi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dalam mengelola wilayah perbatasan maritim negara di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Studi yang dilakukan memperlihatkan adanya filosofis permasalahan menyangkut kewenangan dan komunikasi terhadap faktor-faktor dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan untuk memahami dan mengkritisi permasalahan adalah dengan menggunakan kombinasi model implementasi kebijakan Grindle, Edward III dan Mazmanian-Sabatier untuk mendapatkan detail dan pola permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan dan mengkritisi permasalahan tersebut dengan menggunakan Teori Tindakan Komunikatif Habermas menyangkut hubungan kewenangan dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan, dan menggunakan Grounded Theory untuk membangun teori (Theory Building) yang ada selama proses pengumpulan, analisa dan pembahasan data.

Komitmen Aktor Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Kupang

Mariayani Oktafiana Rene — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Ada berbagai faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan. Najam (1995) merumuskan lima faktor yang turut mempengaruhi suskesnya proses implementasi sebuah kebijakan, yaitu content, Context, Commitment, Capacity, Clients and Coalitions. Artikel ini secara khusus menguraikan hasil penelitian terkait faktor komitmen (Commitment), dari para actor pelaku kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kupang yag bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kupang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian direduksi, dianalis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua actor pelaksana kebijakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Kupang memiliki komitmen yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan ini, sehingga berdampak pada pencapaian tujuannya.

Kerangka Kerja Collaborative Governance: Tantangan Implementasi Dalam Situasi Krisis Pandemi COVID19

Karolus Ngambut — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Dampak Covid-19 tidak ada bandingannya dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan tapi pada semua sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan pendidikan. Covid19 menyebabkan krisis mengakibatkan ancaman bagi kelangsungan sistem nilai fundamental dalam masyarakat. Dampak Covid19 yang sangat kompleks tersebut, tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi, perlu melibatkan lintas sector. Paper ini bertujuan membahas beberaapa teori tentang collaborative governance sebagai dasar dalam rencana membangun keraangka kerja collabortive governance dalam situasi bencana. Penelitian collaborative governance dalam situasi bencana/krisis belum banyak dilakukan di Indonesia.Tema riset kolaborasi antar level pemerintahan (interagecy governance), kolaborrasi lintas sektor (cross-sector governance) dan kolaborasi pada tingkat komunitas (grassroot governance) dalam kerangka kerja kolaborasi situasi bencana perlu dilakukan. Paper ini merupaka hasil kajian teori tentang perkembangan teori administrasi publik, membahas tipologi interaksi organisi, perbedaan manajemen publik colaborative dan collaborative governance, nilai kolaborative, kerangka kerja kolaboraaative, tantangan dalan collaborative governance serta body of knowledge studi collaborative governance.

Tantangan Common Dilema Dalam Kelembagaan Pengelolaan Daerah Irigasi Bena

Melkior Lukas — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Pada konteks penelitian ini, saluran irigasi Bena sebagai salah satu sumber daya air dengan karakteristik sebagai common pool resources, memberikan suatu dinamika dalam pengelolaannya. Diketahui bahwa pada pengelolaan Daerah Irigasi Bena terdapat beberapa masalah yang mengindikasikan terjadinya common dilemma.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil studi literatur ditemukan bahwa permasalahan common dilemma dalam kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) di daerah irigasi Bena tersebut adalah rendahnya pengelolaan suatu daerah irigasi disebabkan faktor-faktor yang menghambat di lapangan, yaitu; (1) kurangnya partisipasi anggota, (2) belum dikuasainya teknologi budidaya, (3) kurangnya permodalan, (4) program kerja yang belum dan/atau tidak jelas, (5) pembinaan dan bimbingan yang tidak kontinyu, (6) kualitas dukungan pemerintah daerah yang rendah. Konsep common pool resources menyiratkan bahwa air sebagai materi enensial dalam kehidupan manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh semua kalangan yang mampu mengakibatkan persaingan ekonomi dan konflik sosial karena pemenuhannya. Oleh karenanya pengelolaan kebutuhan air tidak semata ditinjau dari aspek ekonomi tapi bagaimana air dikelola dengan prinsip lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dengan praktik kelembagaan dalam pengambilan kebijakan yang berlandaskan kelestarian lingkungan dan keadilan distribusi yang equal.

Peran Bidan Desa Dalam Pencegahan Stunting Pada Puskesmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Roslin E. M. Sormin — Thu, 18 May 2023 00:00:00 +0000

Stunting merupakan salah satu bentuk kekurangan gizi pada saat anak memiliki tinggi badan yang rendah untuk usianya dan bidan berperan dalam mengingatkan dan menyadarkan orang tua untuk memberikan informasi, mengedukasi ibu hamil dan orang tua balita, serta memantau tumbuh kembang bayi setiap bulan secara terpadu di posyiandu. Pemantauan tinggi badan balita menurut usia merupakan upaya deteksi dini stunting sehingga dapat segera ditangani untuk mendukung tinggi badan yang optimal.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan 45 orang kemudian data yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Bungin yaitu; (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c) penyajian data, dan (d) verifikasi dan konfirmasi kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran bidan desa dalam pencegahan stunting di Puskesmas Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah dilakukan sejak masa kehamilan seorang ibu khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Selain itu bidan juga melakukan perbaikan gizi dan kesehatan bagi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita termasuk program pendidikan anak usia dini.