Artemis Law Journal

JURIDICAL REVIEW OF THE MERGER OF COMPENSATION CLAIMS IN TRAFFIC ACCIDENT CASES IN KUPANG CITY AND ITS INHIBITING FACTORS BASED ON ARTICLE 98 OF THE CRIMINAL CODE IN KUPANG CLASS 1A DISTRICT COURT

2024-01-29T06:21:41+00:00

This thesis is entitled "Juridical Review of the Merger of Compensation Lawsuits in Traffic Accident Criminal Cases and its Obstacles Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code at the Kupang District Court Class 1A". The regulation of the merger of compensation claims is regulated in general through the provisions in articles 98-101 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, the filing of a compensation claim is submitted no later than before the public prosecutor files a criminal charge. The role of the public prosecutor in the incorporation of compensation itself is to convey the rights of the victim to claim compensation at once in the judicial process and if the victim wants a civil compensation claim then the prosecutor will incorporate it into the criminal charges at once with the highest charge limit. The title of this thesis is directed to examine and research two problem formulations, namely: (1) How is the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A District Court, and (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the merger of compensation claims in traffic accident cases at the Class 1A Kupang District Court. Based on the two problem formulations, the purpose of writing this thesis is to find out the mechanism of combining compensation claims in traffic accident cases and to find out the inhibiting factors. From the results of the author's research, there are obstacles that cause victims of traffic accidents not to file a merger of compensation claims, including the lack of proper socialization of article 98 of the Criminal Procedure Code, the ignorance of victims regarding the merger of compensation claims, and the lack of explanation from the prosecutor and the court regarding the merger of compensation claims according to article 98 of the Criminal Procedure Code to victims. It is hoped that the merger of lawsuits based on Article 98 of the Criminal Procedure Code, which facilitates victims in obtaining legal certainty effectively and efficiently, can be implemented for the realization of justice based on fast, cheap and low cost justice

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

2024-01-29T06:26:21+00:00

Saat ini, berbagai jenis tindak pidana dapat terjadi. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan sangat meresahkan didalam masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan pada anak, yang dimana persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dari uraian di atas, adapun pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor hawa nafsu sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan bebas, faktor keadaan keluarga, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor kesempatan dan niat. (2) Upaya Penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu: (a) Upaya preemptif dengan cara memberi pengertian pentingnya menaati hukum yang berlaku, baik itu melalui banner dan meme. (b) Upaya preventif. Dalam upaya ini dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum. (c) Upaya represif. Dalam upaya ini dilakukan tindakan dalam hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum positif

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KUATAE DAN DESA NOEMETO, KECAMATAN KOTA SOE, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

2024-01-29T06:28:02+00:00

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Sejauh mana Partisipasi Masyarakat dalam setiap Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Partisipasi Masyrakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat di Desa Kuatae dan di Desa Noemeto. Data Sekunder sebagai data pendukung yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. (2) faktor internal dan faktor eksternal, yang menjadi hambatan internal partisipaasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah. Sedangkan yang menjadi hambatan eksternal yaitu berkaitan dengan peran steakholder dalam hal ini Pemerintah Desa yang terlalu dominan dalam rencana pembangunan desa sedangkan masyarakat dan BPD terkesan pasif, sehingga pembangunan yang dilaksankan di Desa Kuatae dan Desa Noemeto terkesan tidak partisipatif dan bersifat top down

PENEGAKAN HUKUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUPANG (Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2022/PN Kpg)

2024-01-29T06:28:32+00:00

Manusia merupakan mahkluk hidup dengan daya pikir yang sangat baik. Terlepas dari itu manusia sendiri memiliki batasan-batasan dalam melakukan maupun menciptakan sesuatu. Batasan-batasan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendirisebagai alat kontrol atas segala yang hendak dilakukan oleh manusia, dimana alat kontrol tersebut berfungsi mengatur apayang boleh dilakukan atau kebebasan danapa yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Hukum sendiri berfungsi mengatur seluru aspek kehidupan dari hukum yang mengatur dunia atau hukum internasional, hingga sampai pada hukum negara. Dimana hukum yang diterapkan negara adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat negara yang termaksud. Hukum telah mengatur dan memberikan tuntutan yang besar terhadap siapa saja yang melanggarnya. Kendati demikian walaupun hukum memberikan sanksi yang cukup berat, kasus kekerasan masih saja sering terjadi.Bahkan dalam kasus kekerasan yang sering terjadi, ada kasus yang terjadi bukan dilakukan oleh pihak yang tidak saling kenal, ada juga kasus yang melibatkan pihak yang memiliki ikatan kekeluargaan Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1.Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? 2.Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang? Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris dimana penulis memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses penegakan hukum yang terjadi melalui beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan/penyidikan, tahap penuntutan, tahap putusan pengadilan atau eksekusi. (2) Dasar pertimbangan hakim yang di jatuhkan kepada pelaku yaitu mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Sarandari penulis yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan lebih tegas kepada para pelaku kekerasan agar menimbulkan efek jera , sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan dikemudian hari.

FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN TANAH (STUDI TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA KUPANG)

2024-01-29T06:29:15+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap. (2) Untuk mengetahui kandala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian normativ yaitu penelitian yang datanya diambil dari peraturan perundang-undangan, (2) Penelitian empiris yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Fungsi yang didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk melaksanakan penetapann hak atas tanah dan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.Serta sosialisasi tentang pendaftaran tanah, data fisik dan yuridis sudah dijalankan dan faktor masyarakat pada saat melakukan validasi dan pendataan ulang tanah mengalami kesulitan karena pemilik tanah berdomisili di luar lokasi tanah tersebut, serta kendala karna faktor sarana prasarana yaitu pada anggaran yang dialokasian unuk penanganan di masa pandemi yang mengakibatkan berkurangnya dana pennerbitan sertifikat. Adapun kesimpulan penulis (1) Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan PTSL di kota kupang sudah menjalankan fungsinya dalam penetapan hak atas tanah dan penaftaran tanah sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 16 Tahun 2022. (2) Kendala pertama karena pemilik tanah berdomisisli di tempat yang berbeda dengan tanah yang akan divalidasi, serta kendala kedua yaitu pengalokasian dana yang kurang untuk penerbitan sertifikat pada masa pandemi. Adapun saran penuis : (1) Bagi Kantor BPN Kota Kupang diharapkan agar kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kota kupang dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target yang ditentukan agar kepastian hukum serta kepemilikan hak atas tanah dapat terwujud dengan baik.(2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebaiknya sering melakukan kegiatan sosialisasi menyangkut pengurusan sertifikat tanah dan juga melakukan pengkoordinasian dengan pemerintah setempat

Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Nonlitigasi (Studi Di Kepolisian Sektor Kelapa Lima)

2024-01-29T06:29:33+00:00

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran besar dalam menyumbangkan jumlah kasus di dunia saat ini, KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, isteri, maupun anak yang berdampak buruk bagi keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam berkeluarga. Penyelesaian KDRT dapat diselesaikan di luar pengadilan (Nonlitigasi) dengan alternatif penyelesaian perkara pidana (crime clearence) di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dengan cara musyawarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengapa kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi? (2) Bagaimanakah penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian Sektor Kelapa Lima? (3) Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam penyelesaian kasus KDRT secara Nonlitigasi di Kepolisian sektor Kelapa Lima Kota Kupang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang dilaksanakan di kepolisian Sektor kelapa Lima. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Hasil pengelolaan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui: (1) Kasus KDRT perlu diselesaikan secara Nonlitigasi karena para penyidik di Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kupang mengarahkan korban dan pelaku untuk bermediasi bersama degan tujuan untuk mengambil keputusan dan perundingan yang menghasilkan penyelesaian akhir untuk mencegah terjadinya kembali kasus secara berulang. (2) Penyelesaian Kasus KDRT yang masuk ke Kepolisian Sektor Kelapa Lima Kota Kupang melalui tahap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, pelapor, saksi yang mengetahui adanya peristiwa KDRT, melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan gelar perkara, menetapkan perkara tersebut apakah dapat ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, memanggil terhadap terlapor atau diduga pelaku dalam kasus KDRT, dan melakukan penjilidan berkas dan pengiriman berkas ke kejaksaan atau pembatalan tuntutan (setuju berdamai). (3) Faktor-faktor pendukung penyelesain secara Nonlitigasi yaitu menjaga citra/nama baik, alasan pelaporan korban yang tidak paten, pemberian solusi dari pihak penyidik sebagai pihak yang netral, bentuk pembinaan, pertimbangan hubungan antara korban dan pelaku, berbelit atau birokrasi panjang, waktu, hubungan sosial (menjaga hubungan persahabatan/ kekeluargaan), dan biaya perkara. Adapun faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

SISTEM PEMBAGIAN TANAH ADAT MENGGUNAKAN SISTEM LODOK UNTUK MEWUJUDKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN MANGGARAI

2024-01-29T06:30:09+00:00

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah adat menggunakan jaring laba-laba/Lodok, dan apakah sistem Lodok sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pembagian tanah menggunakan sistem jaring laba-laba / Lodok di Kabupaten Manggarai, serta untuk mengetahui apakah sistem lodok sudah mewujudkan rasa keadilan dalam pembagian tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan penelitian antropolgi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prosedur dan tata cara pembagian tanah lingko menurut hukum adat Manggarai Desa Belang Turi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdiri dari ritual adat barong boa, ritual adat teing hang, ritual adat reke lodok, ritual adat wuat wa’i dan lilik compang dan pelaksanaan pembagian lingko dengan sistem lodok, serta sistem pembagian tanah adat menggunakan lodok sudah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mendapatkan tanah dari pembagian menggunakan sistem lodok tersebut

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS TERHADAP PENANGANAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN BELU)

2024-01-29T06:30:30+00:00

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan fungsi satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam penenganan ketertiban umum di Kabupaten Belu dan untuk mengetehui dampak pengaturan fungsi polisi pamong praja terhadap ketertiban umum di Kabupaten Belu. Penelitan ini merupakan penelitan yuridis empiris yang didukung dengan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungis Satpol PP, ketertiban umum dan ketentraman di Kabupaten Belu, masih banyak terjadinya kasus pelangaran seperti pedagang kali lima yang berjualan di jalan raya dan masih banyak pelangaran ketertiban lainnya. Dampak dari pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Belu belum terlaksana dengan baik diakibatkan kurangnya personil dan kurang efektif dalam penyampaian tentang pentingnya ketertiban umum kepada masyarakat.

PELAKSANAAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

2024-01-29T06:30:53+00:00

Perbuatan hukum peralihan hak miilik atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli tanah. Dalam praktek jual beli tanah pada saat ini diharapkkan adannya kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan balik nama sertifikat hak atas tanah. Akta jual beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian hukum tentang status tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Yuridis Empris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum dan realitas atau kenyataan dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa proses transaksi jual beli tanah melalui 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan, yaitu Pertama, tahap persiapan sebelum melakukan proses jual beli tanah. Kedua, tahap pembuatan akta jual beli (AJB). Ketiga, tahap balik nama sertifikat atas tanah yang diperjual-belikan. Selain itu dalam upaya pelaksanaannya, ada hambatan-hambatan yang dialami. Dalam tahap pembuatan akta jual beli tanah, hambatan-hambatan dialami oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan para pihak. Sedangkan dalam tahap balik nama, hambatan-hambatan dialami oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan para pihak

TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH GUA BITAUNI ANTARA SUKU APLASI FATU BOLA DENGAN KEUSKUPAN ATAMBUA

2024-01-29T06:31:15+00:00

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah proses hak penguasaan tanah Gua Bitauni dari pihak adat ke pihak Keuskupan Atambua dan bagaimanakah kedudukan yuridis Keuskupan Atambua atas tanah Gua Bitauni. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana penelitian perpustakaan (libraryresearch), berdasarkan hasil sekunder. Artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jenis dan bahan hukum yang diperoleh adalah melalui bahan hukum primer dan didukung dengan bahan hukum tersier yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara dekskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanah Gua Bitauni adalah tanah adat milik Raja Insana (Usif) yang penguasaanya dipercayakan/dibagikan kepada suku Aplasi Fatubola untuk diolah, dirawat dan dijaga kemudian raja Insana bersama suku Aplasi bersepakat untuk menyerahkan ke Gereja secara sadar, sukarela dan iklas tanpa ada tuntutan apapun. (2) Kedudukan keuskupan Atambua atas tanah gua Bitauni diakui secara sah berdasarkan bukti dalam hal ini sertifikat dan juga keterangan para tokoh adat yang saat itu terlibat dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut sebab proses pengalihan tersebut juga melalui prosesi adat yang melibatkan semua pihak tokoh adat.

EKSISTENSI HUKUM ADAT ENDE LIO DALAM KASUS PERKAWINAN PARU DHEKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA EMBUZOZO, KECAMATAN NANGAPANDA, KABUPATEN ENDE

2024-01-29T06:31:39+00:00

The objectives of this study are: (1) to determine the factors behind and the negative impacts arising from paru dheko marriage (eloping) on the community of Embuzozo Village, Nangapanda District, Ende Regency. (2) To know the process of completing paru dheko marriage (eloping) according to the customary law of Ende Lio. This research is an empirical juridical research with data collection techniques, observation and interviews of 13 respondents, and documentation. The data were analyzed in a qualitative descriptive manner. The factors behind the occurrence of paru dheko marriage (eloping) are factors of pregnancy out of wedlock, not approved by parents and fear of no accountability from the man, the negative impact arising from paru dheko marriage (eloping) is to be the subject of ridicule causing conflict between two big families, causing self-esteem, and family self-esteem falling, humiliating yourself, family, traditional leaders and even communities, communities become the subject of ridicule from other communities, and become magnets for other unmarried couples and The process of settling paru dheko marriage (eloping) according to the customary law of ende lio as follows; Ende Lio customary law, especially in the Tanazozo area, Embuzozo Village still prioritizes the principle of harmony and peace by resolving it through the customary process, of course, the purchase is inseparable. Indigenous leaders play a major role in the process of completing paru dheko (eloping) marriage

Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur

2024-01-29T06:32:03+00:00

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur pada bulan Juni 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanag Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dan faktor-faktor penghambatnya dalam Pelaksanaan Pemilihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan sampai tahapan penetapan tidak sejalan secara optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu kurangnya sosialisasi terkait pilkades yang berakibat pada banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih, panitia tidak melakukan pemuktahiran data penduduk dan tidak opitmal melakukan pendataan terhadap pemilih, minimnya keterlibatan masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa kolilanang serta jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kolilanang.

Pengaturan Keuangan Desa Dan Pengelolaanya di Desa Merbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

2024-01-29T06:35:51+00:00

The law regulates village areas so that they can handle and control their administration. Behind it are government focused programs identified with decentralization and local independence. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government determines villages, the main problem formulation raised is as follows (1) How are village finances and their management regulated in Kupang Regency? (2) What are the factors inhibiting village financial management in Merbaun Village, West Amarasi District, Kupang Regency? This research method uses a normative juridical research method (nommative legal research method) which is carried out by examining library materials or mere secondary data. The results of the research show that the residents of Merbaun village already know the work system of the Tempel village government in financial management of the village income and expenditure budget (APBDesa). There is evidence that development in 2021 has been realized in accordance with the community's aspirations, which are prioritized. The most triggering factor is the inhibitor is the source of funds. This means that the sources of funds provided by the APBN, district administration, grants and others are not in accordance with the plans detailed by the Merbaun village government institutions. The Merbaun village government should apply the principle of transparency in every expenditure and purchase so that all activities related to village government administration can be accessed by the entire community.

Fungsi Lurah dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Prailiu dan Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur

2024-01-29T06:35:42+00:00

The institution of the political district administered by the village chief plays the function of implementation of program and activities of community empowerment and services, peace and policing construction, infrastructure and public facilities keeping, and cultivate and facilitate the economic development increasing of the community in the village. This study is aimed to analyze the implementation and the impediment factors of the implementation of the role of the village chief in development and community welfare enhancement in Prailiu and Kambaniru Village of Kambera Subdistrict of East Sumba Regency. This was an empirical judicial research with sociological and conceptual approach. The data processing technique used were editting, coding, clarification and tabulation, and analyzed empirically appropriate to the gained data and with law theory, principle and norm persistent observance. The results revealed that the chief of the Prailiu and Kambaniru village of Kambera Subdistrict of East Sumba Regency have performed the development and community welfare enhancement role eventhough not optimal yet, which were (1) utilities and infrastructures development enhancing in the form of market place and the aid of rowing boat and trawl, piggies, goat and hen livestocks, motorcycle workshop equipments for the community, high road, footpath lane and drainage ditch construction, (2) of security indicator were coordination with the harmonious neighboring chief to respon and follow-up the commmunity complaints, (3) of health indicator were social and working aids channelization, and third party cooperation, (4) of human resources enhancing indicator were community empowerment, social organization and community self-supporting mutual assistance building, and (5) of environment contamination prevention indicator were aid granting of kiosks and goods-selling basket building, market place and drainage ditch construction. The impediment factors of the role implementation were (1) public utilities and infrastructures still depended to the fund and budget availability, the poor condition of the high road and footpath lane, the market location less strategic, (2) institution apparatus slow-moving services given caused by lack of coordination, (3) socialization minimity, and (4) budget availability minimity.Researcher suggests that the concerned stake holders which are the chief and the all human resources apparatus set of the Prailiu and Kambaniru village institution should maintain even enhancing the community services performance and pay more attention to and solution finding efforts of the impediment factors of the village chief implementation in order to generate the community active participation in the village development for the reaching of the development goals that is to social welfare

Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Desa Saukibe, Kecamatan Amfoang Barat Laut

2024-01-29T06:35:32+00:00

Victims of violence against women even occur every day in Sukibe Village, North West Amfoang District. Cases of violence have become a crucial problem and require hard efforts to improve it by all parties. One example of violence that occurs is violence against women or domestic violence (domestic violence). ) for the period 1 January 2022 to 31 December 2022, 1 case was recorded that was successfully mediated. The problem formulation in the research is (1) How do traditional leaders act in efforts to resolve cases of violence against women in Saskibe Village, North West Amfoang District? (2) What are the obstacles in the process of imposing customary sanctions in Saukibe Village, North West Amfoang District? This research method uses empirical research methods, meaning that analyzing problems is carried out by combining data obtained in the field. The results of the research show, 1) the role of traditional leaders in efforts to resolve cases of violence against women, namely bringing together the perpetrators and victims of the family in mediation and present traditional leaders 2) Obstacles in the process of imposing customary sanctions. Pelaky gives all kinds of reasons and does not want to be responsible for the sanctions given, but as a traditional leader will try to make the perpetrator responsible for his actions. Resolving cases of violence against women in Saukibe Village, District. North West Amfoung, aleko sfd nok ha ook bak (repairing the relationship between the perpetrator and the victim and the two extended families) It is recommended to the amof and traditional leaders that the Aafant taleko tradition in the role of providing assistance in cases of violence against women to continue to preserve the traditional pillai and also introduce tradition in the younger generation

Fungsi Badan Usaha Milik Desa Bumdes Dalam Mendukung Kesejahtraan Masyarakat Di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata

2024-01-29T06:35:05+00:00

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaanya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. (1) Bagaimanakah fungsi badan pengurus dalam pengelolaan BUMDes di Desa Hadakewa dan Desa Dikesare , Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata? (2) Sejauh manakah peran pemerintah Desa Hadakewa dan Desa Dikesare ,Kecamatan Lebatukan , Kabupaten Lembata dalam mendukung kinerja BUMDes di Deas Hadakewa dan di Desa Dikesare. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode observasi, metode interview, dan metode kepustakaan Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Kehadiran unit bisnis pariwisata ini tentunya berdampak baik buat masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 25 orang dengan penghasilan rata-rata 1 juta rupiah per bulan. Pantai Hadakewa dilengkapi restoran, juga terdapat fasilitas café kapal, banana boat, camping ground, kayak dan SUP (Stand Up Paddleboard-papan dayung berdiri), sedangkan pantai dikesare dilengkapi café lamadike, warung yang tersedia ketupat dan ikan bakar, rumah apung yang terdapat di tenga luat dan berbagai spot untk berpose. 2. Peran pemerintah desa dalam mendukung kinerja BUMDes dari kedua desa adalah melindungi masyarakat dalam pertumbuhan ekonmi, dan mengawasi dan mendukung kinerja bumdes di desa.

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA LOKAL

2024-01-29T06:35:19+00:00

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur pada bulan April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Budaya Lokal dan implementasi kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukan pengaturan pengembangan budaya lokal berupa hedung, sole oha, liang nama di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi masih dalam proses pembuatan. Terdapat perbedaan dalam pengembangan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa sandosi.

Implementasi Tugas Camat Dalam Koordinasi Pengawasan Pembangunan Desa di Kecamatan alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2024-01-29T06:33:59+00:00

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat Implementasi tugas camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan desa. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana penulis menganalisis data dan fakta di lapangan secara langsung mengenai ruang lingkup tugas Camat yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan gambaran bahwa Camat telah menjalankan tugas pengawasan pembangunan, namun masih belum maksimal dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas camat banyak faktor penghambat antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. Saran Implementasi tugas Camat dalam koordinasi pengawasan pembangunan Desa diharapkan Camat bisa memposisikan dirinya dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan aparatur pemerintah Desa/kelurahan dalam memberikan pedoman dan pembinaan, arahan serta bimbingan kepada masyarakat serta Aparatur Pemerintah Desa tentang pembangunan yang ada di wilayah.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Larangan Perkawinan Sedarah (Soghe Sala) Menurut Hukum Adat Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada

2024-01-29T06:37:52+00:00

Cancellation of consanguineous marriages ( Soghe Sala ) in marriage cases in Nginamnu Village, Wolomeze District, Ngada Regency. Case of Consanguineous Marriage ( Soghe Sala ) It was recorded that this happened frequently and was successfully resolved with the final solution, namely driving the two perpetrators out of Nginamnu Village. The formulation of the problem in the research is: (1) What is the process of annulment of an original marriage (Soghe sala) according to Nginamnu customary law Wolomeze District, Ngada Regency? (2) What are the consequences of the prohibition of consanguineous marriages (Soghe sala) according to Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency? This research is empirical, meaning that analyzing the problem is carried out by combining legal materials obtained in the field, legal sources and materials used, namely primary, secondary and tertiary legal materials and the data is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show: (1) Process for Cancellation of Consanguineous Marriage (Soghe sala) According to Nginamanu Customary Law: Lii Ve (Circulation of the Soghe Sala Issue), Gae Lara (Search for Solutions), Robo Koli (Ritual of Cutting Palm Leaves), Lara Eko (Final Solution ), and Gae Lara Wali (Looking for Other Solutions) Wolomeze District, Ngada Regency. (2) As a result of the Prohibition of Consanguineous Marriages (Soghe sala), violating this rule by carrying out clan marriages believes that a disaster will occur, namely a long drought and plantation crops will be damaged, the community will experience a long period of famine and the community will still respect the customary rules that have been established. Created a long time ago by previous ancestors, will be given the sanction of being ostracized or even expelled from the local area because the local community is afraid of a disaster that will occur in the area according to the Nginamanu Customary Law, Wolomeze District, Ngada Regency. In this case, the author suggests that parents educate their children from an early age to understand the traditional rules and traditional traditions in Nginamanu Village , so that when they grow up, those who are going to get married can choose a life partner who does not conflict with the traditional rules of Nginamanu Village and for traditional leaders. Nginamanu Village in every village must always provide traditional understandings, especially the prohibition on marriage within the clan, for prospective brides and grooms in the Karo community to marry according to religion, traditional customs, and also be registered with the authorized agency in accordance with the Marriage Law

Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Cunca Lolos Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat

2024-01-29T06:37:44+00:00

The village owned enterprise agency (BUMDes) was established in accordance with the needs and potential of the village. The establishment of a village owned enterprise agency (BUMDes) can be one of the strategies that should be considered in the effort to build a village. Operational BUMDes can provide profits and add revenue to the village’s finances. Currently, Bantang Cama village enterprise agency in Cunca Lolos village has not been operated effectively because its role in increasing the income of the village is not clearly seen. The problem formula in this study is: (1) How efficient is the management of the village owned enterprise agency in increasing the village income? (2) What are the factors that hinder the management of the village owned enterprise agency in increasing the village income? This research is empirical and is descriptive and analyses primary data to determine the effectiveness of the management of the village owned enterprise agency increasing the village income. Data collection using interviews, observations and documentation techniques. The results of this research show that: (1) The management of BUMDes Bantang Cama Village Cunca Lolos is not effective and (2) The impeding factors include the limited human resources of managers, the lack of incentives for the manager, the support of the public is not maximum, the transparency and accountability of the managers BUMDes is very low.

PERBANDINGAN RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG DI INDONESIA ( TINJAUN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS/2021/PN KPG DAN PUTUSAN NOMOR:584 K/PID.SUS/2013/PN,SBY)

2024-01-29T06:34:06+00:00

Human Rights (HAM) is a fundamental right of all mankind as a gift of God inherent in human beings, natural, universal, eternal associated with human dignity, equally owned by all people, regardless of gender, nationality, religion, age, language, social status, political views, etc. One of the problems related to human rights in Indonesia is the crime of trafficking in Persons which is one form recruitment, delivery, transfer, protection or acceptance of a person, by threat or use of force or any form of coercion, kidnapping, deception, lying, or other abuse of power, or vulnerable position or giving or receiving payments or obtaining benefits to obtain the consent of someone who has power over others, for the purpose of exploitation. the purpose of this article is to determine the ratio decidendi judge's decision against the provision of compensation to victims of trafficking in persons of decision number: 584/K/pid.Sus/2013/Pn Sby and to determine the recidendi ratio which is an inhibiting factor so that it does not deberikannya compensation to victims of trafficking in Persons Decision No. 12 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg. The results showed that: (1) based on the consideration of the Supreme Court in the decision of the trafficking in persons case above, the ratio decidendi used in providing compensation to victims of trafficking in persons in the above decision is the provision of compensation is a citizen's right, the distribution of compensation is intended as assistance or to ensure the welfare of victims of crime and as Social Security. (2) inhibiting factors so that the crime of trafficking in Persons is not given in decision Number 12/Pid.Sus / 2021 / PN Kpg namely: legal factors and the unavailability of compensation implementation guidelines.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Kupang

2024-01-29T06:37:35+00:00

In the era of globalization and technological advancements, social media has become a crucial platform in the daily lives of the public. However, the use of social media also comes with consequences related to criminal acts, such as defamation. This research examines the law enforcement against defamation crimes through social media in Kupang City, as exemplified by the case of Stefanus Jefons, also known as Kang Asep, a resident of Kupang City who became a suspect in a defamation case involving electronic media. This study employs a juridical empirical approach and seeks to answer two research questions: (1) What is the law enforcement process against perpetrators of defamation crimes through social media? (2) What are the factors that hinder the resolution of defamation crimes through social media? The research findings reveal that the law enforcement process involves investigations and inquiries conducted by the police, prosecutions carried out by the public prosecutor, and examinations in court sessions. However, law enforcement faces several challenges, including delays in reporting and investigation, insufficient investigative personnel, poor internet signal strength, and the reluctance of the public to provide testimonies as witnesses. Despite these obstacles, the Information and Electronic Transactions (ITE) law clearly defines defamation as a criminal offense. The proposed recommendations include enhancing coordination and communication among various stakeholders involved in law enforcement, increasing the number of investigative personnel, improving infrastructure and facilities, raising public awareness about legal procedures, and providing adequate protection for witnesses who provide testimonies. Through these actions, law enforcement against defamation crimes through social media can be strengthened.

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Anak Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

2024-01-29T06:37:18+00:00

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on the belief in the Almighty God. The problem formulation is (1) What are the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency? (2) What are the legal consequences for children's development in Teluk Mutiara District, Alor Regency? The aim of the research is to determine the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency and the legal consequences for child development in Teluk Mutiara District, Alor Regency. There are 2 benefits of this research, namely theoretical benefits to provide information and development of the application of legal knowledge, especially in the field of civil law regarding the causes and effects on child development and practical benefits to provide information to the government to socialize to the public about divorce on child development and input for parents. interested parties. The research method used is empirical research. The research results show that: (1) the factors that cause divorce are Domestic Violence (KDRT), infidelity, economic factors. (2) the legal consequences for children's development, namely that children suddenly become quiet, become aggressive, and become less confident. The author's conclusion: the factors that cause divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency, if minimized properly, will not or reduce the occurrence of divorce in the future and will not affect children's development.

Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin Di Kota Kupang

2024-01-29T06:37:07+00:00

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Reklame pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Reklame Adalah Rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perijinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakan pemasangan reklame sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Kupang Nomor 2a Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yakni mengkaji hukum dalam implementasinya (law in books and law in action) yaitu penelitian yang datanya diperoleh melalui penelusuran langsung di lokasi penelitian. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame Tanpa Ijin di Kota Kupang menujukkan bahwa kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menertibkan papan reklame liar yang tersebar di berbagai titik. Berdasarkan Kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban papan reklame agar dapat bekerjasama lebih efektif lagi untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi sehingga dalam penertiban dapat berjalan secara efektif dan efisien supaya dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

2024-01-29T06:36:54+00:00

Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende seringkali mengalamikendala dan tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada sisi yang lain, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga telah berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagai ikhtiar untuk menarik pembelajaran dari pengalaman pertama menyelenggarakan pemilu secara serentak dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan evaluasi.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:(1) Seberapa jauh penegak hukum oleh Bawaslu Kabupaten Ende terhadap pemilihan Umum Serentak Tahun 2019? (2) Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ende?

Jenis penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research)yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sudah sangat maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraruran perundang-undangan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada saat pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ende yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasan pelanggaran pemilu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegahan pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan masi sangat enggan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Umauta Kecamatan Bola Kabupaten Sikka

2024-01-29T06:36:43+00:00

The village consultative body is one of the elements in the village government, which is expected to help realize the formation and implementation of village regulations in accordance with the aspirations of the community. However, in carrying out its duties and authorities, the village consultative bady in Umauta village has not been optimal submitting draft village regulation, poor coordination between members of the village consultative body and the village government in the formation of village regulations, education level of village government officials. Low and inadequate facilities and infrastructure. This study usesan empiricial juridical approach, namely the methods and procedures used to solve problems, this research first examines secondary data, then proceeds with conducting research on primary data in the field and the sample from this study includes the village head and Umauta village apparatus, namely the chairman and members of the village consultative body in community leaders of Umauta village. The results of the study indicate that the Umauta village consultative body in carrying out its duties has not succeeded in establishing village regulations, from the results of this study it can be concluded that the Umauta village consultative body and the Umauta village government apparatus require special upgrading or training so that they can carry out their duties and powers in accordance with law Number 6 of 2014 concerning villages.

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku (Illegallogging) Serta Upaya Penanggulangannya Di Kabupaten Malaka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Atambua

2024-01-29T06:39:18+00:00

Illegal logging is a criminal act that occurs in the forestry sector which has become a national and international issue. Illegal logging is included in a special criminal offense. The legal basis governing the criminal act of illegal logging is Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The formulation of the problem in this study: (1) What are the obstacles faced by law enforcement in enforcing the law against perpetrators (illegal logging) in Malacca Regency?, (2) What is the impact of regulating the function of the Civil Service Police on public order? This research is an empirical legal research that is descriptive. Research location in Upt. Malacca District Forest Management Unit, Malacca Regency Resort Police and Atambua District Court Class 1 B Belu Regency. Management The type of data used includes primary data and secondary data. The data collection techniques used include interviews and literature research in the form of books, laws and regulations, documents, and so on. Data analysis uses qualitative analysis with interactive models. There are also factors that become obstacles to law enforcement against illegal logging crimes, according to Soerjono Soekanto, that the effectiveness or failure of law enforcement is determined by five factors, namely the legal factors themselves (laws), law enforcement factors (parties who form or implement the law), factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors. The results of research in this thesis show that obstacles in law enforcement against illegal logging crimes are minimal legal awareness, inadequate supporting facilities or facilities, insufficient operational costs, no forest police personnel, forestry civil servant investigators. The efforts made by law enforcement are preemptive, preventive and repressive efforts. By cracking down on reports from the public. The researchers' suggestions for the results of this research need to increase legal counseling to the community, procurement of supporting facilities, submitting applications for forest rangers and civil servant investigators, conducting routine joint operations in forest areas, and law enforcement commitment.

Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

2024-01-29T06:39:09+00:00

Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Atambua ditunjuk melakukan uji coba aplikasi ini sejak Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis teori kepastian hukum pada penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (2) menganalisis teori Task-Technology Fit dalam kaitannya dengan kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua. Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, konsep mengenai kepastian hukum, dan konsep mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Selain itu penelitian juga menggunakan pendekatan isu (case approach) untuk menemukan kendala-kendala dalam aplikasi e-Berpadu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) kepastian hukum masih terhambat karena aturan hukum acara pidana belum mengatur dengan baik dan terperinci mengenai konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya pada tahap pra ajudikasi, (2) terdapat kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang berasal dari aplikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan teori Task Technology Fit, yaitu: masih terdapat error pada aplikasi, fitur pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum menjangkau prosedur persidangan-persidangan pidana secara online, fitur download putusan atau pengajuan upaya hukum, fitur pengiriman berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung; serta fitur-fitur yang disediakan belum menyentuh kegiatan pra adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan.

Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara)

2024-01-29T06:39:02+00:00

Restorative justice is a law enforcement system centered on perpetrators, victims, and communities. Restorative justice is a new movement in the field of victimology and criminology, therefore restorative justice allows perpetrators, victims, and affected communities to be directly involved in processing such crimes. Research entitled Juridical analysis of termination of prosecution based on Restorative Justice (case study of termination of prosecution in the North Central Timor State Attorney's Office) aims to determine and juridically analyze the termination of prosecution based on restorative justice. The formulation of the problem in this study is (1) How is the existence of termination of prosecution based on restorative justuce in the justice system in Indonesia? (2) What is the chronology and process of applying the termination of prosecution based on restorative justice in the North Central Timor District Attorney's Office? In this study, the author used empirical juridical legal research methods. Empirical juridical legal research is legal research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected then leads to the identification of problems that ultimately lead to solving problems. The results showed (1) The existence and mechanism for stopping prosecution based on restorative justice based on the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. (2) Chronology and process of implementing restorative justice in the North Central Timor State Attorney's Office. If the termination of prosecution according to Restorative justice will be carried out, there must be a peace agreement between the Victim and the Perpetrator and has fulfilled the requirements as stated in the Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Di Kota Kupang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd Daerah Kota Kupang

2024-01-29T06:38:54+00:00

implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency in dealing with natural disasters that occurred in kupang city, lack of personnel and inadequate disaster service facilities in dealing with disasters that occurred in kupang city. in this case, the regional disaster management agency is lacking in the number of personnel and facilities to deal with the disaster that occurred, the number of field personnel and facilities should be increased to be able to help the people affected by the disaster that occurred. the formulation of the problem in this research is (1) how is the implementation of the duties and functions of bpbd in dealing with natural disasters in the city of kupang in 2021? (2) what are the factors inhibiting the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency (bpbd) in managing natural disasters according to regional regulation number 6 of 2010 in the city of kupang. the method used in this research is empirical legal research, namely examining the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency according to regional regulation number 6 of 2010 concerning the organization and work procedures of the kupang city regional disaster management agency by looking at how this law is implemented in the community through results interviews and from observations. research location, kupang city regional disaster management agency office and kupang city community. the types of data used here consist of primary and secondary data. based on the research results, there are data and facts that the author has obtained, the author concludes that the kupang city regional disaster management agency is still lacking in the number of field personnel and the infrastructure is still inadequate. in connection with this case, the author draws the conclusion; (a) disaster management and handling of refugees is fast, precise, effective and efficient because there are many agencies and organizations that take part in disaster management, (b) the kupang city regional disaster management agency must add field personnel and infrastructure. suggestion: regional disaster management agency must increase special disaster training and education for officials at least once a month so that bpbd officials become reliable and skilled officials in dealing with disasters according to their respective topics.

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Atas Dugaan Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Sidang Praperadilan (Studi Kasus Putusan No. 30/pid.sus-tpk/2021/pn.kupang)

2024-01-29T06:38:45+00:00

This research aims to find out whether giving false information in a pre-trial hearing is a violation of 22 of the Corruption Crime Law and giving false information in a pre-trial hearing without a judge's determination and an official report on suspicion of giving false information. To answer the objectives of this research, we use normative research methods or library legal research, namely the methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials. The results of this research show that the witness did not violate Article 22 of the Corruption Crime Law regarding false testimony before the trial because there was no valid evidence to ensnare the witness in the trial which was proven, where in this case the prosecutor accused the witness before the trial with false testimony without showing valid evidence in the trial and also the detention of Ali Antonius SH, MH was considered wrong because Ali Antonius exercised his rights as an advocate which is regulated in article 1 point 1 of Law number 18 of 2003 concerning Advocates which was strengthened by a court decision where Ali Antonius SH, MH, Harum Fransiskus, Zulkarnain Djudje were declared free. The allegation of providing false information in a pretrial hearing in this case must go through a trial procedure where the process must go through a judge's determination and a report on the alleged giving of false information because the prosecutor carried out the detention without procedures in the pretrial and did not go through the professional code of ethics for advocates.

PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BAJAWA PADA 04 JANUARI 2021 (STUDI KASUS PERKARA PERDATA: 1/Pdt. P/2021/PN BAJAWA)

2024-01-29T06:38:36+00:00

Adoption is a legal act that transfers a child from the sphere of power of parents, legal guardians or other persons responsible for the care, education and upbringing of the child into the family environment of the adoptive parents. The formulation of this problem is: (1) What is the process of adoption of children in the Bajawa District Court, (2) What are the obstacles in the process of adopting children in the Bajawa District Court, (3) How is the judge's consideration in determining the adoption of children based on civil case studies: 1/Pdt.P/ 2021/ PN Bajawa, This research uses empirical juridical method, namely research whose data is obtained directly from the research location From the results of the research found, the process of adoption of children, the applicant or candidate has taken care of the administration for registration of the child adoption application plan at the Bajawa District Court.The results of this study show: (1) The process of adoption of children in the Bajawa District Court The applicant must prepare the requirements in the law such as KTP, KK, Child birth certificate, husband and wife marriage certificate, recommendation letter, salary slip, so that it can be the basis for being able to raise a child, and there must be a letter of permission from the local government, (2) Obstacles in the process of adoption of children in the Bajawa District Court are: (a) The lack of information from the public regarding the procedural procedure or submission of an application for Adoption of Children, (b) The lack of public knowledge means that the applicant uses the services of an advocate as a legal representative, (c) Incomplete evidence and if the formal examination is not completed it becomes an obstacle in the judge's consideration.

Keywords: Children, Child Adoption

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DI KOTA RUTENG KABUPATEN MANGGARAI

2024-01-29T06:38:26+00:00

: Indonesia is a country that makes Pancasila a fundamental norm that upholds dignified human values, guarantees the creation of just and civilized human values. Pancasila is the basic instrument to avoid conflicts with the human rights of every citizen. The main problems in this thesis are: (1) What factors cause a biological father to have sexual intercourse with his own child? (2) What are the efforts to deal with this case?

This research is empirical legal research carried out in Manggarai Regency. Data collection techniques use interview techniques and document study. The data used is primary data and secondary data. This research was conducted in the jurisdiction of the Manggarai District Prosecutor's Office. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this research show: (1) The causal factors come from two sources, namely internal factors and external factors. (2) Countermeasures include pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

2024-01-29T06:41:17+00:00

Currently, various types of crimes can occur. One type of crime that often occurs and is very disturbing in the community is the act of theft of gold necklace jambret occurs in big cities, including the city of Kupang. The crime of stealing a gold necklace jambret harms many people. Because the price is unbelievably cheap. People use gold usually for investment or storage of valuables in their old age when they no longer have savings for daily life needs. The locations that are usually targeted by burglars are very diverse, in residential areas, parking lots, public or special parking lots in schools, campuses, government agency offices, crowded markets, etc. From the description above, the main problem is as follows: (1) What is the factor that causes the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? (2) What are the efforts to combat the repetition of the crime of theft (recidivism) in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? The purpose of this research is to find out the criminological review of (recidivism) theft in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City. that is: Usually the cause of the occurrence (Recidivism) is a factor that is related to each other such as education, environment, economy, and low criminal sanctions. (2) Efforts to Combat Repeated Theft Crimes (Recidivism) in Fatululi Village, Oebobo Subdistrict, Kupang City are: (a) Preemptive efforts are to prevent crimes from happening for the first time. (b) Preventive efforts. In this effort, by doing legal counseling and giving lessons about legal arrangements to families and the community. (c) Repressive efforts. In this effort, legal actions are carried out in the form of arrests and detentions carried out by law enforcers such as the police, prosecutors and courts.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

2024-01-29T06:40:19+00:00

Indonesia is a state based on law, which means that all actions and patterns of behavior of every citizen must be in accordance with the norms and provisions regulated by the state. One form of crime that is very detrimental and disturbing to society is the crime of sexual intercourse of child victims. In the last 4 years there have been 17 cases of criminal acts of child victimization committed by the closest person in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police and among them were committed by stepfathers. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort? (2) How are the efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children in the jurisdiction of Kupang City Police Resort?

This research is a study that uses criminological studies that discuss the science that studies the causes of crime, the concepts used to explain why crime occurs. (1) the factors causing the crime of intercourse by stepfather against children are external factors and internal factors. (2) efforts to overcome the criminal offense of intercourse by stepfather against children are pre-emtif efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Based on the results of this study, it can be seen: the factors causing the crime of sexual intercourse by a stepfather against a child victim with Decision No. 200/Pid.Sus/2021PN kpg in 2021 are the psychological condition of the perpetrator who cannot control his sexual appetite properly and the condition of the perpetrator's biological needs for sex that are not fulfilled. Misuse of technology, the environment and alcoholic beverages, Countermeasures carried out by the Police in overcoming cases of criminal acts of intercourse committed by stepfathers against child victims include Pre-emtif efforts are carried out by the community development function (Binmas), Preventive efforts: to reduce the risks and push factors for the criminal act of intercourse, , Repressive efforts are the actions of law enforcement officials that are carried out actively so that the crimes that are occurring can be followed up by the authorities with strict law enforcement for the perpetrators.

Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisan Resor Kupang Kota)

2024-01-29T06:40:08+00:00

Perkembangan zaman mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kejahatan di masyarakat. Ada pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatan setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikenal residivis. Jurnal ini membahas tentang: 1) Apakah faktor penyebab residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? 2) Bagaimanakah modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota Kota? 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian hukum empiris dimana mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu: a) Faktor Pendapatan/Penghasilan, b) Faktor Lokasi Penyimpanan Sepeda Motor, c) Faktor Kelalaian Korban. Modus operandi residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Menggunakan Kunci T, b) Mendorong Sepeda Motor dan Disembunyikan di Tempat Lain. Upaya penanggulangan terhadap residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisan Resor Kupang Kota yaitu berupa: a) Upaya Pre emtif, b) Upaya Preventif, c) Upaya Represif

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Karyawati Kalbe Farma Di Kota Kupang

2024-01-29T06:40:30+00:00

According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Amendment IV Article 1 paragraph (3) which reads "The Indonesian State is a state of law", which means that the Indonesian State is based on law (Rechtstaat), not based on mere power (Machstaat). The main problems in this thesis are: (1) What are the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees in Kupang City? (2) What are the countermeasures carried out by the police in Kupang City? This research is empirical legal research carried out in Kupang City. Data collection techniques use interview techniques and document study. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kelapa Lima Kupang Police Sector. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be seen: (1) the factors causing the crime of serious abuse of Kalbe Farma employees, namely misunderstanding factors, excessive alcohol consumption factors and environmental factors. (2) the response efforts carried out by the police are preventive efforts. Police efforts in providing legal education to raise public awareness in order to prevent criminal acts from occurring. Repressive efforts. Efforts made when a criminal act has occurred in the nature of taking action against the perpetrator of the crime.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka

2024-01-29T06:39:58+00:00

This article discusses guidelines for determining and enforcing village boundaries in Wolonterang Village, Doreng District, Sikka Regency. This research was carried out with the aim of finding out the implementation of the provisions of Article 10 and Article 15 as well as what factors hinder the implementation of Article 10 and Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 in Wolonterang Village. The type of research used is empirical research, namely research carried out through field research. by conducting interviews The results of the research show (1) the implementation of the provisions of Article 10 and Article 15 of Permendagri Number 45 of 2016, namely: the determination and confirmation of village boundaries in Wolonterang Village is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determination and Confirmation of Village Boundaries, (2 ) factors that hinder the implementation of Article 10 and Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016, namely internal factors, communication factors, human resource factors, external factors, knowledge factors, means and facilities factors

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Penikaman Yang Terjadi Di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang

2024-01-29T06:40:53+00:00

Stabbing is a criminal act that wants to eliminate someone's life, currently there are many stabbing cases in various regions of Indonesia. The occurrence of stabbings in Indonesia varies greatly, this is influenced by the moral decline of this nation. In 2021 there was a case with case number 115/Pid.B/2021/PN Kpg of persecution on Sunday, April 25th in Kupang City, an act of stabbing was committed by Melkianus saku (MS) aged 43 years to Theodorus suni (TS) aged 40 years. The main problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause the occurrence of acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? (2) What are the countermeasures against acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City? This research is an empirical legal research conducted in Kupang. Data collection techniques using interview techniques and library research and field research. The data used are primary and secondary data. This research was conducted at the Kupang City Resort Police. The results of data processing were analyzed descriptively qualitative. Based on the results of research and discussion, it can be seen: (1) the factors that cause the stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City are internal factors. (2) Countermeasures against acts of stabbing that occurred in Fatululi Village, Oebobo District, Kupang City are pre-emtif efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Kedudukan Tokoh Adat Mosalaki Dalam Penyelesaian Perkawinan paru ndu (lari ikut) Pada Masyarakat Lio Mego Di Desa Koro Bhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka

2024-01-29T06:41:07+00:00

This research is motivated by the findings of researchers in Koro Bhera Village that there is still a lot of practice of Paru ndu or running along with young couples who want to get married, but do not get the blessing of the woman's family due to several factors and choose to marry in the Paru ndu or running way. follow. The aim of this research is to find out the factors that cause Paru ndu (running along) marriages, what is the role of Mosalaki in the process of resolving Paru ndu marriages, and what are the legal consequences of carrying out Paru ndu (running along) marriages. The method used in this research is qualitative research, while using an empirical juridical approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The theory used to analyze is the definition of the traditional figure Mosalaki Lio Mego, the definition of marriage according to Law No. 1 of 1974, marriage according to customary law, lung ndu marriage (running along). Based on the results of research conducted by researchers, there are several factors that cause people to do Paru ndu (running along), namely, the factor of not getting parental approval, the financing factor, and the pregnancy factor. The position of Mosalaki Traditional Leader Lio Mego is as a mediator. Mosalaki helped mediate between the two parties, providing views and advice, and pushing for a peace agreement. However, if the marriage is agreed to without objection from both parties, Mosalaki's role becomes less significant, and settlement will be carried out within each family. The legal consequence of a Paru ndu (running along) marriage is that there is scorn and social stigma towards couples who enter into a lung ndu marriage. This social ridicule and stigma can cause psychological and emotional pressure on the couple, and can complicate their adjustment process in the social environment.