FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI PERGUB NTT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Alberto V. Adu1*, Saryono Yohanes 2, Rafael R Tupen3

1* Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: albertoadu246@gmail.com 
2 Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanessaryono@gmail.com 
3Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@yahoo.com 
*) Corresponding Author

Abstract: The purpose of this research is to analyse the execution of the function of the Regional Revenue and Assets Agency of East Nusa Tenggara Province in overseeing Motor Vehicle Tax) revenue, as well as identifying inhibiting factors based on East Nusa Tenggara Governor Regulation Number 25 of 2022. The results showed that (1) Regional Revenue and Asset Management Agency East Nusa Tenggara Province has carried out the supervisory function through monitoring, evaluation, recommendations, and reporting, (2) but it has not been optimal due to low taxpayer awareness, the absence of standardised standard operating procedure, and limited facilities and infrastructure. Therefore, a strategy is needed to increase the effectiveness of the supervisory function and update technical policies as well as increase socialisation to the public in order to optimise revenue in the region.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Supervision; Regional Revenue and Asset Agency; East Nusa Tenggara Governor Regulation; Regional Original Revenue.

1.	Pendahuluan 
Negara indonesia sebagai negara yang berkembang, sedang berusaha menjalankan pembangunan di berbagai sektor seperti ekonomi, sektor sosial, sektor politik, sektor hukum, serta sektor pendidikan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ada sebuah langkah yang wajib diambil oleh pemerintah untuk memperoleh biaya yakni dengan mengoptimalkan kemungkinan penghasilan yang cuman berasal dari negara Indonesia itu sendiri, salah satu sumbernya adalah perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang dipakai untuk menyelenggarakan pembangunan untuk seluruh masyarakat indonesia. Retribusi fiskal adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara yang dikelola lembaga atau diorganisir sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pajak juga memainkan perang yang urgen dalam sebuah negara mengacu pada Undang-Undang. Pajak juga memainkan fungsi yang amat penting dalam suatu Negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak, maka aktivitas Negara tidak akan berjalan dengan lancar.
Cukai/Pajak Daerah adalah salah satu sumber penghasilan penting bagi daerah untuk mendanai pemerintah daerah. administrasi cukai pada daerah dijalankan berdasarkan asas demokrasi, pembagian yang merata dan adil, partisipasi masyarakat dan tanggung jawab dengan mempertimbangkan potensi wilayah. Agar dapat melaksanakan pemerintahan itu, Wilayah memiliki hak untuk memungut biaya dari masyarakat berdasarkan kepada peraturan legislasi. Kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran semakin meningkat karena daerah mampu dengan cepat menyesuaikan penghasilannya seiring dengan meningkatnya basis pajak daerah dan kebijakan dalam penetapan tarif. Dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, Pemerintah membutuhkan dana yang salah satu sumbernya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Jenis pajak ini terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah pengendara dengan jenis roda dua. BPAD provinsi NTT adalah salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber pendapatan asli daerah yang  berasal dari bidang perpajakan, selain itu Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah.
Pengawasan anggaran adalah suatu sistem yang memanfaatkan tujuan yang telah ditentukan dalam suatu anggaran untuk memantau aktivitas-aktivitas manajerial. Oleh karena itu, manajemen anggaran merupakan penentuan norma sebagai tahap awal dalam pengawasan. Selanjutnya relasi pengawasan terhadap penerimaan mencakup sistem prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pemerintah guna memastikan bahwa setiap transaksi telah diberi izin, diperiksa, dan dicatat dengan benar. Pungutan wajib pada kendaraan roda dua adalah tipe pajak wilayah yang berfungsi sebagai sumber penghasilan yang sangat krusial akibat dari kontribusinya yang signifikan. Pungutan wajib adalah pungutan wajib secara langsung yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas kepemilikan kendaraan roda dua atau lebih serta Pajak Daerah Kabupaten dan Kota. Transportasi roda dua mencakup semua jenis transportasi dengan dua roda atapun lebih berserta dengan trailer yang dipakai di berbagai jenis pada jalan darat dan Kendaraan dengan dua roda atau lebih yang digerakkan oleh alat teknis berupa mesin atau perangkat lain yang berfungsi untuk mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak bagi kendaraan bermotor tersebut, termasuk peralatan berat yang beroperasi bersamaan yang dipakai di segala jenis jalur darat.
Pajak pada transportasi roda dua merupakan cukai/pajak pusat yang diberikan kepada suatu wilayah atau wilayah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak pajak untuk tranportasi roda dua ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2017 berdasarkan aspek finanaial, di mana dasar penetapan ini selalu dievaluasi setiap tahunnya. Cukai/pajak pada transportasi roda dua adalah beberapa tipe pungutan wajib yang pertumbuhannya meningkat pesat sesuai pada perkembangan keterampilan teknik dan tolok ukur kebutuhan sekunder beralih menjadi primer, Oleh karena itu, Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang terlibat langsung dalam mengoptimalkan serta diharapkan dapat menambah pendapatan daerah, Khususnya dalam hal peningkatan pajak kendaraan roda dua melalui Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengumpulan pajak kendaraan roda dua, prosedur memiliki fungsi yang sangat krusial dalam pelaksanaan pengumpulan.
Pemahaman mengenai prosedur dalam konteks ini adalah suatu rangkaian aktivitas Yang turut terlibat sejumlah individu di satu atau lebih departemen, yang dirancang untuk memastikan penanganan transaksi yang terjadi secara berulang dengan cara yang konsisten. Dalam tahun anggaran 2020-2022, pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan roda dua tidak memenuhi target yang ditentukan setiap than cenderung menunjkan penurunan. Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak objek pajak kendaraan roda dua yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, yang mempengaruhi pada penerimaan pajak kendaraan roda dua di Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya ada banyak objek pajak yang tercatat namun belum melunasi kewajiban pajak kejadian ini berlangsung di hampir semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. BKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan sejumlah usaha seperti meningkatkan operasional pengumpulan pajak kendaran roda dua secara langsung kepada masyarakat melalui aktivitas pelayanan secara langsung di desa ataupun kelurahan, penagihan pajak langsung ke rumah dan razia bersama pihak kepolisian. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, dirasa belum optimal karena setiap tahun masih banyak objek pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan pemikiran Emran dan Stiglitz, pajak yang diterapkan dalam kebijakan yang terlaksana dinegara berkembang berorientasi pertama pada perspektif keefektifan. Daya guna pada penerimaan pengutan wajib wilayah/daerah dapat dikatakan terlaksana jika implementasinya melebihi target yang ditetapkan. 
Berdasarkan uraian di atas Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan studi mengenai pajak kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu jenis pajak daerah diharapkan dapat memberikan pendapatan signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mngambil judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”.
2.	Metode 
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, penelitian ini dilaksanakan guna untuk membahas rumusan masalah yang penulis ajukan dalam skripsi ini ,maka penelitian ini tergolong tipe penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan melakukan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni dengan mengkaji Pelaksanaan fungsi BPAD provinsi NTT dalam melakukan Pengawasan penerimaan Pajak Kendaraan roda dua ditinjau dari Regulasi Gubernur NTT Nomor 25 Tahun 2022. berdasarkan karakteristik penelitian ini yang menerapkan metode penelitian yang deskriptif analitis, analisis data yang dipakai ialah pendekatan kualitatif untuk data primer dan data sekunder, Maka dari itu yang menjadi aspek penelitiannya adalah Mengkaji Pelaksanaan fungsi BKAD NTT dalam proses Penerimaan Pajak Kendaraan roda dua, dan melihat berbagai faktor penghambat BKAD Provinsi NTT dalam Pengawasan penerimaan pajak kendaraan roda dua.

3.	Pelaksanaan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan metode penerapan keuangan pemerintah, tiap-tiap wilayah perlu untuk bisa memahami kemampuan atau dapat mengenali potensi yang ada padanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dan pembangunan diwilayahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat seiring dengan semakin banyak kekuasaan pemerintah yang diberikan kepada kepala daerah. Dengan implementasi otonomi Daerah oleh pemerintah saat ini, fokus lebih diarahkan pada eskalasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggap sangat krusial.
Salah satu tipe pajak yang menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan wajib alat transportasi roda dua. Pungtan wajib alat transportasi roda dua ialah sumber pendapatan asli Daerah (PAD) yang diinginkan jadi salah satu cara pembiayaan untuk pelaksanaan pemerintahan dan kemajuan wilayah guna meningkatkan serta meratakan kemakmuran pada rakyat, oleh sebab itu, dalam proses  pungutan wajib pajak kendaraan roda dua hal itu dilakukan pengaturan untuk mencapai sasaran yang dilaksanakan pengendalian untuk meraih tujuan yang diinginkan. Jumlah kendaraan roda dua dan empat memiliki dampak besar pada perkiraan total penerimaan pajak mobil dan motor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan peningkatan penerimaan pajak kendaraan roda dua di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan pajak daerah adalah BKAD. BKAD provinsi NTT memiliki wewenang dan kewajiban dalam pemungutan, pengumpulan, dan pengurusan pada pendapatan pajak daerah. Maka dari itu, peneliti melaksanakan penelitian di BKAD prov NTT yang mengutamakan fokus pada pungutan wajib alat transportasi roda dua (Motor)
a)	Pemantauan/monitoring
Pemantauan/monitoring penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memantau dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Pemantauan ini dilakukan untuk memantau kinerja penerimaan pajak dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Sasaran dan Pencapaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur padaTahun Anggaran 2020-2022: pada Tahun 2020 target anggaran sebesar 319.003.015.640 Rp., dan yang direalisasikan sebesar 226.133.273.202 Rp, pada tahun 2021 target anggaran sebesar 487.233.406.733 Rp., dan yang direalisasikan sebesar 235.693.390.636 Rp., dan pada tahun 2022 target anggaran sebesar 579.499.665.592 Rp., dan yang direalisasikan sebesar 284.871.766.122 Rp., Sumber data: BKAD prov. Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan data dan informasi di atas menunjukkan tahun 2020-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya namun dalam persentasenya belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan I Provinsi Nusa Tenggara Timur bapak Y. Amapiran, mengatakan “Badan pendapatan mempunyai 22 UPTD Pendapatan, dari 22 UPTD tersebut dibentuk bersama dengan kepolisian dan Jasaraharja yang kita kenali dengan namanya Samsat, jadi kami dari Badan Pendapatan lengkapi dengan sarana dan prasarana salah satunya ialah aplikasi SAMSAT dan semua transaksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipantau melalui aplikasi tersebut. Yang mengatur jalannya aplikasi tersebut memiliki server pada kantor pusat kemudian setiap akses data mereka terhadap server kita dipantau oleh tim IT.”
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah sebuah sistim kolaborasi yang terintegrasi diantarany  BKAD, Polri, serta Jasa Raharja, di mana POLRI bertugas untuk menerbitkan STNK, sementara BKAD berfungsi dalam menetapkan jumlah Pajak Kendaraan dalam hal ini kendaraan roda dua serta Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), Sementara Itu PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
Jika persentase efektifitas pendapatan pungutan wajib pada alat transportasi roda dua menurun, sehingga pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pungutan wajib alat transportasi roda dua sebaiknya mempertimbangkan dan menelaah ulang, serta berupaya untuk menaikan efisiensinya dalam pengumpulan dan pengelolaanpungutan wajin alat transportasi roda dua, dengan harapan ke depannya pungutan wajib alat transportasi roda dua bisa dipercaya untuk menaikan pendapatan asli daerah (PAD), kemudian dapat digunakan untuk mendanai peningkatan pada prov nusa tenggara timur.
b)	Evaluasi 
Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta menganalisis data tersebut untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam proses pemungutan PKB. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2022 sumber data Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi NTT. Pada tahun 2020 jumblah kendaraan bermotor 844.848 unit, pada tahun 2021 jumblah kendaraan bermotor berjumblah 886.813 unit, dan pada tahun 2022 jumblah kendaraan bermotor 924.794 unit, dengan total jumblah kendaraan perttiga tahunnya adalah 2.656.455 unit kendaraan bermotor, peningkatan angka kendaraan roda dua didasari akan kondisi ekonomi yang baik dan semakin tingginya permintaan masyarakat, hal ini mendorong orang-orang untuk membeli kendaraan roda dua. Kondisi ini memberikan dampak baik terhadap pendapatan pajak kendaraan roda dua, Karena itu, dibutuhkan pengawasan dalam sistem dan tata cara pengumpulan pajak yang mampu menghindari potensi penyalahgunaan keuangan dengan memisahkan fungsi dan pemberian otorisasi. BAPENDA, Jasa raharja dan Samsat sebagai pihak pelaksana yang mengelola pajak kendaraan bermotor harus mampu menanggapi berbagai keluhan atau saran para wajib pajak, mungkin salah satunya tentang sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor itu sendiri, ini disampaikan oleh bapak R. Wurarah selaku Petugas pengumpul/Pemungut Pajak: “Kalau kendalanya tidak ada yang berarti, karena sistemnya sudah teratur, paling juga kalau mau bayar pajak begitu suka mau cepat-cepat tidak mau menunggu prosesnya, karena para wajib pajak beralasan masih banyak urusan lain sehingga petugas memberikan pengertian agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik”
Dari penjelasan narasumber di atas, dapat diambil kesimpulkan bahwa tidak terdapat masalah serius baik dari dalam kantor maupun dari petugas pemungut pajak. Namun, hambatan muncul dari para wajib pajak itu sendiri, karena masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak atau terlambat dalam pembayaran akibat antrean yang sangat panjang dan proses yang memakan waktu cukup lama. Sebenarnya, pihak BAPENDA sudah memberikan toleransi, Semua peraturan yang jelas tampaknya dibuat menjadi lebih fleksibel, tetapi perhatian agar melakukan wajib pajak dalam menunaikan pungutan wajib alat transportasi roda dua masih belum berkembang. Apabila masalah ini tidak direspons atau tidak ditangani dengan serius oleh BAPENDA, selamanya pemungutan pajak kendaraan bermotor akan dianggap kurang efisien
c)	Rekomendasi
Merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 25 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, dimana Tugas Kabid  pendapatan I adalah Menyusun Rencana Operasional, Mengatur, serta menilai aktivitas Pengumpulan data dan penentuan, pencatatan dan penagihan, termasuk Jasa dan Penolakan pungtan wajib alat transportasi roda dua (Motor), bea Perpindahan Nama Kendaraan Bermotor (PPNBKB), Pajak BBM Kendaraan Bermotor (PBBBM), serta Pungutan wajib.
Usaha yang dilaksanakan oleh otoritas Prov. NTT untuk memaksimalkan ketaatan Wajib Pajak alat transportasi roda dua (Motor) ialah:
a)	Ekspansi Saluran pelunasan  pungutan wajib alat transportasi roda dua (Motor)
1)	Pembayaran secara daring
Pembayaran secara daring adalah pelunasan pungutan wajib alat transportasi  roda dua (Motor) dan pemerintah berkolaborasi bersama Bank Nusa Tenggara Timur lewat:
a.	Ajungan Tunai Mandiri atau mesin ATM;
b.	Mesin Electronic Data Capture atau EDC merupakan alat yang dipakai untuk pengumpulan data dan transaksi pembayaran di perbankan. Umumnya ada di meja kasir saat ingin melakukan transaksi tanpa uang tunai, dan’
c.	QR code nasional merupakan standardisasi pelunasan yang memanfaatkan sitem QRIS, sehingga pembayaran menggunakan QRIS menjadi lebih sederhana, lekas, ataupun aman.
2)	Aplikasi B’Sonto Sa 
Software ini disediakan oleh lembaga daerah guna memeriksa jumlah pungutan wajib alat transportasi roda dua (Motor) melalaui cara memasukkan nomer sasis dan pelat kendaraan.
b)	Pendekatan Layanan kepada masyarakat
1)	Pelayanan Sistem administrasi manunggal satu atap siap sedia untuk ASN dan karyawan non-permanaen (PTT) di lingkungan otoritas Prov. NTT. 
2)	Penyediaan tambahan satu (1) satuan kendaraan roda empat (Mobil) Sistem administrasi manunggal satu atap Keliling yang diperoleh dari Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kotamadya kupang, yang sebelumnya memiliki dua (2) kendaraan roda empat (mobil) Sistem administrasi manunggal satu atap Keliling, diharapkan dengan adanya kendaraan tambahan ini bisa mencapai lebih banyak lagi orang yang melalkukan pembayaran pngutan wajib  lewat Samling.
3)	Dimulai dari tahun 2022 telah ada Satuan tugas atau sistem administrasi manunggal satu atap keliling yang telah terpencar dihampir semua Unit Pelaksana Teknis Daerah.
4)	Layanan penentuan pada Kalurahan yang dilakukan tenaga kerja secara eksplisit kekomunitas serta menyediakan jendela kecil di kalurahan untuk pelunasan pungtan wajib.
5)	Kolaborasi bersama Pemda dan Kejaksaan didaerah setempat untuk menindak secara gamblang WP (wajib pajak) yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pelunasan pungutan wajib.
6)	Melaksanakan sistem penagihan dari pintu ke pintu mengunakan software Sistem administrasi manunggal satu atap pintu ke pintu, di mana tiap petugas memiliki sasaran penagihan untuk memperbesar penghasilan Pungutan wajib alat transportasi  roda dua (Motor) 
7)	penambahan kendaraan bak terbuka dengan kabin ganda penyerahan mobil daihatsu terios untuk mendukung bantuan jasa hingga kedaerah terpencil
8)	Wilayah Bebas Korupsi (WBK), patuh untuk pelunasan pungutan wajib alat transportasi roda dua (Motor) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemri Prov. NTT yang diikuti melalui pemotongan Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara yang terlambat membayar Pajak kendaraan bermotor.
c)	Pelaporan
Proses pelaporan Pajak kendaraan roda dua (Bermotor) melalui sistem internal adalah:
1)	Wajib pajak memberikan slip bukti pembayaran kepada petugas yang mencetak surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau pemberitahuan pajak
2)	Petugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan memberikan  informasi atau pemberitahuan yang seterusnya disampaikan pada kabag penetapan untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan untuk kemudian kembali pada petugas pencetak sebelum diberikan kepada bendahara penerima pembantu. 
3)	Bendahara penerima memiliki tanggung jawab untuk memberikan skpd asli atau informasi atau pemebritahuan pajak kepada petugas penyerahan. kemudian SKPD kedua untuk bendahara penerima perlu disusun laporan SKPD ketiga yang diteruskan kepada petugas PT. Jasa Raharja guna arsip. SKPD yang keempat diserahkan kepada Kepala Seksi Pajak, Retribusi dan PPL untuk penyimpanan kumpulan data (Arsip). Surat Ketetapan Pajak Daerah, kelima yang akan diserahkan pada kabag pungutan wajib (pajak) pada BAPENDA NTT uagar diarsipkan. 
4)	Pegawai pengantaran memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang asli kepada wajib pajak sambil mencatatnya dibuku penyerahan yang ditandatangani oleh wajib pajak.
5)	Apabila surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau pemberitahuan pajak tidak ada, maka akan dibuatkan duplikatnya, wajib pajak perlu mengikuti prosedur pengurusan pungutan wajib alat transportasi roda dua atau empat atau pegawai pencetak pajak balik nama alat transportasi roda dua (Motor) dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, petugas pencetak surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) sebelumnya, dan fotokopi arsip surat ketetapan pajak daerah atau informasi pungutan wajib  ultima yang sudah ditetapkan dengan tanda tangan kepala seksi penetapan serta penerimaan pajak kendaraan bermotor atau petugas pencetak bea balik nama kendaraan bermotor.
6)	Bendahara penerima mendokumentasikan dan merangkum setiap rekognisi Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua) sesuai dengan angka yang tercantum pada surat ketetapan pajak daerah dalam buku kas pembantu serta mengisi Surat Tanda Setor (STS), bukti setoran, dan buku penyetoran bank.
7)	Bendahara penerima menyampaikan laporan realisasi penerimaan harian serta laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara penerima dan secara administratif kepada kepala UPTD sebagai pengguna anggaran paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan setelahnya dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala BPK (Badan Pengelola Keuangan) dan BMD (Barang Milik Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai petugas atau pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan setelahnya.

4.	Faktor penghambat BKAD Provinsi NTT Dalam Pengawasan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau dari PerGub Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Guna mendapatkan level pendapatan dari pajak kendaraan roda dua (motor) yang  Maksimal, sehingga perlu ditelaah kelebihan dan atau kelemahan dari Organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola Pajak Kendaraan roda dua (motor). Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan dilaksanakan dengan diadakanya wawancara bersama bapak yosep amapiran selaku Kabag Pendapatan I Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat terungkap bahwa elemen-elemen atau faktor-faktor kelemahan yang menjadi kendala dalam upaya eskalasi penerimaan Pajak Kendaraan roda dua (Bermotor) pada Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: 
a)	Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak
1)	Ilmu dalam hukum atau Pengetahuan akan Hukum
Ilmu hukum dalam hukum atau Pengetahuan hukum ini meliputi seberapa jauh responden mengetahui dan memahami hukum yang ada, baik dari aspek Undang-Undang, regulasi, maupun hak dan kewajiban. Masyarakat menyadari adanya ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk jenis pajak yang perlu dibayar, tingkat tarif pajak, waktu pelunasan, dan tata cara pembayaran.
2)	Pengertian hukum atau pemahaman Hukum
Masyarakat yang sadar hukum tidak hanya mengenal adanya peraturan, tetapi juga mengerti tujuan dan keuntungan dari peraturan itu dalam kehidupan berbangsa. Pajak yang mereka bayarkan akan mendukung pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas transportasi umum, serta perbaikan layanan lalu lintas. Pengertian ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban pajak.
Berdasarkan hasil Wawancara diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masih terdapat wajib pajak yang melupakan tanggal pembayaran pajak, atau bisa dikatakan kurangnya kesadaran mengenai waktu pembayaran Pajak Kendaraan roda dua (Bermotor), sehingga perlu adanya operasi lalu lintas untuk menyadarkan mereka tentang kewajiban membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pungutan wajib alat transportasi roda dua (Motor), angka kepatuhan untuk membayar pajak oleh masyarakat, mengenai kewajiban pemembayaran pungutan wajib alat transportasi roda dua atau empat masih sangat minim meskipun telah dilakukan Sosialisasi sudah dilakukan, tetapi masih banyak wajib pajak yang belum mengerti dampak dari tindakan mereka itu, faktor ini dipengaruhi dikarenakn stigma buruk yang dimiliki wajib pajak terhadap pihak pemungut pajak, Kelalaian juga merupakan dampak lain dari terhambatnya pengumpulan pajak kendaraan bermotor, yang dipengaruhi oleh faktor prioritas masyarakat yang cenderung tidak percaya terhadap oknum pemungut pajak kendaraan bermotor disebabkan adanya oknum nakal yang menyalahgunakan wewenang dan adanya desas-desus yang tersebar di masyarakat tentang penyalahgunaan uang pajak yang telah di serahkan kepada pemungut pajak kendaraan bermotor.
Berdasarkan Wawancara yang telah dilaksanakan dengan Kabid Pendapatan I, Bapak Yosef Amapiran, menyatakan bahwa hingga saat ini, kesadaran masyarakat yang wajib pajak mengenai pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan bermotor masih tergolong sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak masih sangat minim, yang tentunya berdampak pada pendapatan pajak kendaraan roda dua (motor).
b)	Belum Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)
Salah satu elemen krusial untuk mencapai birokrasi yang efektif, efisien, dan hemat adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur di semua tahapan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Menurut Toman Sony Tambunan, SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah kumpulan petunjuk yang telah distandarisasi terkait berbagai proses administrasi pemerintahan, termasuk cara dan waktu pelaksanaan, lokasi, serta pihak yang melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan I BPAD, Beliau menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemungutan Pajak Kendaraan roda dua (motor) belum diterapkan karena masih dalam tahap penyusunan dan menanti persetujuan dari kepala daerah. Beliau juga menambahkan bahwa SOP untuk Pajak Kendaraan Bermotor terdiri dari dua bagian, yaitu SOP terkait Aplikasi Samsat Online dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai prosedur pemungutan pajak. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), pengelola administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan jelas agar berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan jika terjadi penyimpangan, penyebabnya dapat teridentifikasi. Keadaan tersebut selanjutnya akan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebagai panduan prosedural, SOP perlu disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara khusus atau spesifik, mengingat bahwa kebutuhan SOP setiap unit kerja tidak selalu sebanding.
c)	Sarana dan Prasarana Pendukung
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Pemasukan I BPAD Provinsi NTT Bapak, Yosef Amapiran, mengatakan bahwa “Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak selalu mencapai target, karena setiap tahunnya target selalu bertambah” Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan I bapak Yosef Amapiran, menyatakan bahwa Kantor Bersama SAMSAT telah didirikan diseluruh ibu kota Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini sangat membantu Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam hal Pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Perubahan Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB) di setiap wilayah.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dikemukakan bahwa usaha untuk meningkatkan atau ekalasi pada penerimaan pajak kendaraan roda dua (Bermotor) selain yang telah dipaparkan sebelumnya seharusnya tidak hanya dilaksanakan dikantor SAMSAT dan digerai SAMSAT saja, tetapi juga perlu dilakukan melalui SAMSAT keliling dan SAMSAT Corner untuk mencapai daerah-daerah yang terdapat pada Provinsi NTT. Selain itu, pelaksanaan pemutihan/penghapusan sannksi atau denda walaupun tidak dilaksanakan setiap tahun, dilakukan untuk menekan jumlah kendaraan roda dua (Bermotor) yang tidak melapor tepat waktu (denda/sanksi). Tujuan dari pemutihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya yang tergolong sebagai subjek pajak kendaraan, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor, jika dapat mengaktifkan kembali objek pajak yang selama ini tidak berfungsi dan merapikan data kepemilikan kendaraan secara administratif. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran (PAD) penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor pajak kendaraan roda dua (Bermotor). Melalui kegiatan pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan roda dua (Bermotor), diharapkan lebih banyak wajib pajak yang akan mulai mengurus pajak kendaraannya, terutama bagi yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi di luar wilayah provinsi NTT. Dengan demikian, dana pajak yang dihasilkan dari daerah asal kendaraan bermotor akan menjadi income bagi daerah di mana wajib pajak tinggal. Selanjutnya, SAMSAT pun melaksanakan sosialisasi, seperti memberikan penyuluhan kepada wajib pajak agar mereka memahami pentingnya membayar pajak, mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak yang belum membayar, serta melakukan penagihan tunggakan. Pernyataan ini sejalan dengan ungkapan Kabid Pendapatan I BPAD Provinsi NTT Bapak Yosef M. R. Amapiran, yang mengatakan bahwa “Tindakan yang diambil untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan roda dua (Bermotor) ialah 1. Pembayaran tunggakan pajak, 2. Sosialisasi, 3. Mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang terlambat membayar, dan 4. Melaksanakan inspeksi”. Salah satu faktor yang menghalangi eskalasi penerimaan pajak kendaraan roda dua (Bermotor) adalah kondisi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, keadaan ekonomi saat ini sangat buruk, ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat sekarang. Sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan daripada membayar pajak kendaraan bermotornya.

5.	Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), ditinjau dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan fungsi Bapenda Provinsi NTT dalam pengawasan penerimaan PKB telah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 25 Tahun 2022. Fungsi-fungsi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi telah diimplementasikan, terutama melalui pengawasan teknis terhadap UPTD Samsat di setiap kabupaten/kota. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal koordinasi lintas instansi, optimalisasi sistem informasi pajak, dan sosialisasi kepada wajib pajak. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Nusa Tenggara Timur antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya fasilitas dan teknologi pendukung, minimnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya sinergi antara Bapenda dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Jasa Raharja. Selain itu, masih ditemukan kendala dalam hal integrasi data kendaraan dan kurangnya inovasi dalam strategi penagihan dan pengawasan.

Referensi
AB, I. Made Kusuma Arsana. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya di Kabupaten Badung.” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 2, no. 4 (2013): 44607.
Aprilia, Jessica Tri, M. Kendry Widiyanto, dan Radjikan Radjikan. “Efektivitas Inovasi Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling Kota Surabaya Selatan Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb).” Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469) 3, no. 01 (2023): 144–50.
Karina, Nurul, dan Novi Budiarso. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4, no. 1 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11774.
Nugraha, Aditia Iwan Rizki. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Bandung Tengah).” PhD Thesis, Universitas Widyatama, 2015. https://repository.widyatama.ac.id/items/15917a60-e462-40d9-8da7-8b9bdc389d7f.
Nurlaela, Lina. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Garut.” Jurnal Wacana Ekonomi Nurlaela 17, no. 01 (2017). http://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/342.
Masirete, Iswan M. “Strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Poso.” Ekomen 13, no. 02 (2013). https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/view/86.
Syahrum, Muhammad Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. CV. Dotplus Publisher,2022.
Utami, Ayu Triani, dan S. B. M. Nugroho. “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.” PhD Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.