Articles

• 

  SINKRONISASI WEWENANG PENGELOLAAN RUANG PESISIR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  Yongky Lapon,  S2 Hukum Undana,  Indonesia

  Jimmy Pello,  Indonesia

  Jeffry A.Ch Likadja,  Indonesia

  1-14

  • SINKRONISASI WEWENANG PENGELOLAAN RUANG PESISIR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (English)
• 

  DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor. 1261 K/Pid.Sus/2015 Dan Nomor. 336 K/Pid.Sus/2015

  RUDY SOIK,  Magister Ilmu Hukum,  Indonesia

  Orpa G Manuain,  Indonesia

  Dhey W Tadeus3 W Tadeus,  Indonesia

  15-29

  • DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
• 

  Penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam Hubungan Hukum dan Demokrasi

  Evalina Sonya Djehamur,  Magister Ilmu Hukum,  Indonesia

  Saryono Yohanes,  Indonesia

  Detji K.E.R Nuban,  Indonesia

  30-42

  • PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM HUBUNGAN DENGAN HUKUM DAN DEMOKRASI
• 

  ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 453/PID. SUS/2020 YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PNKpg)

  Japarmen Manalu,  Universitas Nusa Cendana,  Indonesia

  Korolus K. Medan2 Kopong Medan,  Indonesia

  Jeffry A.Ch Likadja,  Indonesia

  43-49

  • ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 453/PID. SUS/2020 YANG MEMBEBASKAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PNKpg)
• 

  Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

  Mese Andre Amtiran,  mahasiswa,  Indonesia

  Saryono Yohanes,  Indonesia

  Yohanis G. Tuba Helan,  Indonesia

  50-61

  • Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia