Komunikasi Pemangku Kepentingan melalui Koordinasi dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara

Abstract

Fenomena pariwisata di Wilayah Danau Toba dimulai dengan pembentukan badan kewenangan yang kemudian membentuk Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Sumatera Utara. Sebagai lembaga baru, BPODT tergolong aktif dalam mempromosikan pariwisata bersama, pendampingan dan diskusi, pemangku kepentingan pariwisata menggunakan fasilitas pemerintah melalui kewenangannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan jangkauan meliputi 4 kabupaten di wilayah Danau Toba dan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi pemangku kepentingan dijadikan dasar pengembangan pariwisata oleh BPODT.  Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan jenis penelitan kualitatif selama empat minggu di Kawasan Otoritas Danau Toba. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan metode focus group discussion dengan 35 narasumber, terdiri dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara, BPODT, Dinas Pariwisata (Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun) dan Politeknik Negeri Medan. Penelitian menunjukkan kemajuan dalam penguatan koordinasi komunikasi pemangku kepentingan di 4 kabupaten Kawasan Otorita Danau Toba. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Wilayah Danau Toba melalui BPODT merepresentasikan kegiatan pariwisata sebagai budaya organisasi baru dan menggarisbawahi pentingnya komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata.