KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUKA RAYA, KECAMATAN PANCUR BATU, KABUPATEN DELI SERDANG
-
Safira Damayanti(1)
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
-
Mohammad Ridwan Rangkuti(2*)
Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara
(*) Corresponding Author
Abstract
The purpose of this study is to identify and describe how the community views on Village Financial Management and how the Performance of Village financial management in Suka Raya Village, Pancur Batu District, Deli Serdang Regency. This study uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview, observation, documentation, literature, and secondary data. Research informants came from the Village Government, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. The results of this study are as follows: First, the performance responsiveness of the Suka Raya Village Government is still lacking because the village government is less responsive in dealing with problems in the community. Second, the responsiveness of the village government has carried out activities in implementing the program in accordance with the principles of correct administration or in accordance with organizational policies. Third, the accountability of the village government is not fully responsible for what has been done because there are still complaints from the community.
Keywords: Performance; Village Financial Management; Responsiveness; Responsiveness; Accountability
Downloads
References
APBD Deli Serdang. (2023). portal.deliserdangkab.go.id.
Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Universitas Gajah Mada.
binapemdes.emendagri.go.id. (2018). Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dikases Pada Tanggal 18 Desember 2023
Http://Binapemdes.Kemendagri.Go.Id/Uploads/Gallery/Permendagri_No_20_Th_20181.Pdf
Hamali, S. M. (2016). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Caps.
Kementrian Dalam Negeri. (2020). Panduan Teknis Fasilitasi Peubahan Apb Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 Di Desa, 2020. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Kim, D., & Kumar, V., & Kumar, U. (2010). Performance Assessment Framework For Supply Chain Partnership. Supply Chain Management: An International Journal, 15(3), 187–195.
Keban, T.Y. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Marbela, S., Dkk. (2023). Pentingnya Prinsip Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi Di Lingkungan Birokrasi Publik. Sanger Journal 1 (1)
Mundir. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jember: Stain Jember Press
Ndatangara, C. H. R. A., Yasinta, P. N., & Prabawati, N. P. A. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2(2).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Desa. (2018). Peraturan.Bpk.Go.Id.
Puspawijaya, A., & Siregar, J. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa,. Bigir : Pusdiklatwas BPKP.
Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2011). Organizational Behavior. Fourteenth Edition. Pearson Education. Gosyen Publishing.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
Suwarno . (2012). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu). Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012
Santoso, U. & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publikterhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(1).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (2020). Kementrian Hukum dan Ham.
