Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PDAM Kabupaten Belu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Atambua
Main Article Content
Abstract
This study examines the legal protection of consumers of the Regional Drinking Water Company in Belu Regency, Atambua City, based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Based on these issues, this study focuses on two main aspects: (1) how consumer protection for PDAM consumers in Atambua City is regulated under consumer protection law, and (2) the inhibiting factors that hinder the optimal implementation of legal protection for Regional Drinking Water Company consumers in Atambua City.This study employs an empirical juridical research method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through observation, interviews, and literature studies. The research findings indicate that although consumer protection law provides a legal foundation for consumer protection, its implementation in practice remains suboptimal. Several major obstacles include a lack of information transparency, infrastructure limitations, slow responses to consumer complaints, and weak government oversight. Therefore, improving transparency, enhancing infrastructure, and strengthening supervision and policy implementation are necessary to enhance consumer protection in Atambua City.
Downloads
Article Details
References
Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Nasution, M. Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih oleh PDAM. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2019.
PDAM Kabupaten Belu. Rencana Bisnis PDAM Kabupaten Belu, Periode 2023 s.d 2027. Belu: PDAM Kabupaten Belu, 2023.
Setiawan, R. "Peran Perusahaan Daerah Air Minum dalam Pelayanan Publik dan Tantangannya." Jurnal Administrasi Publik 12, no. 1 (2020): 45-60.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
Sugiarto, A., dan Ramadhan, T. "Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam Peningkatan Kualitas Layanan Konsumen." Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik 8, no. 2 (2021): 75-89.
Suryani, Tatik. Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum.
Peraturan Darerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum.