IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN MANGGARAI
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian meliputi mekanisme penyaluran, peran pemerintah daerah, manfaat penggunaan DAK Fisik terhadap sarana dan prasarana pendidikan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dari pihak-pihak terkait di Dinas Pendidikan, BAPPEDA, serta sekolah penerima dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran DAK Fisik mengikuti tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang mengacu pada peraturan Permendikbud No. 25 Tahun 2017. Pemerintah daerah berperan penting dalam perencanaan berbasis kebutuhan nyata, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan ketat untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran. Kendala utama dihadapi pada proses pengelolaannya yakni keterbatasan anggaran, birokrasi administrasi, dan regulasi yang kompleks. Studi ini memberikan rekomendasi peningkatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan DAK Fisik di sektor pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang merata di Kabupaten Manggarai.
Kata Kunci : Pengelolaan DAK Fisik, Bidang Pendidikan, Sarana Dan Prasarana
Downloads
Article Details
References
Aristo. (2024). Bupati Manggarai: Pemerintah Terus Bekerja Bangun Manggarai Termasuk Dunia Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Manggarai. https://www.manggaraikab.go.id/bupati-manggarai-pemerintah-terus-bekerja-bangun-manggarai-termasuk-dunia-pendidikan/
Jasmine, K. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.
Kırbıyık, S. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Metallurgical and Materials Transactions A, 30(8), 2221.
Maysaroh, R., & Arif, M. (2022). Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 322–335. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1426
Pambudi, A. S., Deni, Hidayati, S., Putri, D. A. C., & Wibowo, A. D. C. (2021). Special Allocation Fund (DAK) For Education Sector : A Development Evaluation Perspective Of Fiscal YEAR 2019. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 29(1), 41–58. https://doi.org/10.14203/jep.29.1.2021.41-58
Pusdiklat BPKP. (2007). Akuntabilitas instansi pemerintah BPKP 2007.