ANALISIS TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI WEBSITE RESMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2024
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022–2024. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi melalui observasi pada 22 website resmi pemerintah daerah. Penilaian transparansi dilakukan pada tiga tahapan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban) melalui pengukuran ketersediaan dokumen dan penilaian kualitas penyajian informasi (aksesibilitas, keterbacaan, ketepatan waktu, relevansi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi secara umum masih rendah dan belum merata. Kabupaten Rote Ndao memperoleh indeks akhir tertinggi sebesar 66,15 (kategori substansial). Kabupaten Sumba Barat, Manggarai, Ngada, dan Kota Kupang berada pada kategori terbatas. Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo, dan Sabu Raijua berada pada kategori minimal, sementara sebagian besar daerah lainnya berada pada kategori sedikit. Rendahnya transparansi disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan dokumen dan belum optimalnya kualitas penyajian informasi, terutama pada aspek ketepatan waktu publikasi dan keterangan versi dokumen.
Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Website Pemerintah Daerah, Open Budget Index, Nusa Tenggara Timur
Downloads
Article Details
References
Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. The Pacific Sociological Review, 18(1), 122–136. https://doi.org/10.2307/1388226
Duli, G. A. A., Toda, H., Nahak Seran, D. A., & Long, B. L. (2025). Efektivitas penerapan e-government dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik: Studi kasus website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Komunikasi, 5(2), 601–617 https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1230
Fajaruddin, F. (2021). Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal SiNTESa, 1(1), 659 https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.395
Huwae, K., & Ritonga, I. T. (2016). Analisis tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/
Indrayani, I. (2023, October 24). Teaching resource on governmental accounting. Universitas Islam Negeri (IAIN) Parepare. https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5323
Khoiriyah, A. (2021). Keterbukaan informasi keuangan daerah berbasis website pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi Tahun 2016–2018. Universitas Jambi. https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21601
Megawati, A. (2022). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Universitas Jambi. https://repository.unja.ac.id/id/eprint/42162
Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Technobiz International Journal Of Business, 3(2), 70. https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453
Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 20(2), 110-126. https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4
Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Surbakti, R. (2010). Memahami ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama. https://drive.google.com/file/d/1ov3giH67WOUWBJLcr74B6vdSDWtS6 gv/view?usp=drive_link
Welly, W., Arifin, M. S., & Ghozali, R. (2021). Analisis transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis website se-Jawa Bali. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 157–167. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4219