ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019-2023
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2019-2023 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal sangat rendah dengan rata-rata sebesar 4,57%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 89,14% dan rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan rata-rata sebesar 5,14%. Untuk itu disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menggali potensi- poytensi sumber pendapatan asli daerah dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penetapan APBD tiap item pendapatan daerah dan tiap item belanja daerah.
Kata Kunci : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Downloads
Article Details
References
Faud, M. R. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ghalia Indonesia. Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan. Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka.
Halim, A. (2002). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Satu). Salemba Empat.
Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87
Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua.
Irnawati, D, S., & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, 4, 403–416.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penelitian. Kuswandi, A. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam ‘45’(UNISMA).
Mahmudi, M. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga. Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi. Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Raja Grafindo Persada. Mokodompit, S. P., & Pangemanan, S. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA, 2.
Nugroho, T. A. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021.
Nurcholis, H. (2005). Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. (No Title). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Purba, S., & Hutabarat, R. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi.
Putri, R. sari E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. 5.
Sakan, L. A. C. (n.d.). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Vol. 10, Issue 2).
Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. ALFABETA.
Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi Keperilakuan. Universitas Gakah Mada Press.
Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yani, A. (2002). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412
http://ttskab.go.id/