TEMUAN BPK BERBASIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020-2024
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan selama periode 2020-2024. Meskipun pemerintah daerah secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan berbagai permasalahan substantif dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta analisis dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan LKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan BPK terkonsentrasi pada empat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 07 tentang Aset Tetap, PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dan PSAP 05 tentang Persediaan. Temuan yang bersifat berulang dari tahun ke tahun mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal yang tercermin dari opini WTP dengan kualitas substantif LKPD, sehingga diperlukan penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.
Kata Kunci : Temuan BPK, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Opini Audit
Downloads
Article Details
References
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2022). LKPD TA 2022 Kabupaten TTS dan Kabupaten Alor Pertahankan Opini WTP. BPK RI Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2025). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2020-2024. Jakarta: BPK RI.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.
Defitri, S. (2018). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, 6(2), 45-58.
Delvia, D. & Onoyi, N.J. (2025). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2022-2024. Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam, 15(2), 19-30. https://doi.org/10.37776/zuang.v15i2.1902
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-64.
Emilda, R. (2014). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3(1), 78-92.
Halawa, L.L. et al. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara. Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 43-53. https://doi.org/10.62383/studi.v2i1.102
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jufri, P.D.M. et al. (2026). Modul Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berintegritas.
Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Kaomaneng, I.S. et al. (2023). Good Corporate Governance Dalam Sektor Publik. Mega Press Nusantara.
Komite SAP. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 160-173.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Andi Offset.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Andi Offset.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
Nesimnasi, Y.E., Ga, L.L. & Tungga, C.A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 11(1), 31-39. https://doi.org/10.35508/jak.v11i1.10249
Panggabean, F.Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(2), 151. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012).
Prayogo, Y. et al. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika), 3(2), 44-58.
Rahmatullah. (2020). WTP dan Korupsi. KPPN Tanjung Selor.
Sakan, L.A.C. (2022). Analisis Rasio Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 10(2).
Setyowati, R. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Instansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(1), 112-128.
Trialdi, K.A. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Opini Wajar Dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. JIM: Journal of International Management, 2(01), 44-67.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999).
Vanya, S. et al. (2026). Peran Audit BPK dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi NTT Kota Kupang. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 9(1), 199-206. https://doi.org/10.37481/sjr.v9i1.1387
Winarto, T. (2024). Meningkatkan Akuntabilitas dan Pengendalian: Kunci Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. Jurnalku, 4(3), 356-365.
Yadiati, W. & Mubarok, A. (2017). Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoretis Dan Empiris (Edisi Pertama). Prenada Media.
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Sage Publications.
Zai, E. et al. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Laporan Keuangan Desa Di Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4(3), 1787-1799. https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4771