PEMANFAATAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG)
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang. Tantangan yang dihadapi meliputi penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengawasan internal yang belum optimal, serta kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi yang terintegrasi memengaruhi kualitas data dan keandalan informasi keuangan, di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban.Tujuannya adalah menganalisis pemanfaatan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi di BKAD Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan data primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen resmi, laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman serta dibantu perangkat lunak NVivo 12.Hasilnya menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik diterapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan didukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, BKAD Kota Kupang, SIPD, SAP
Downloads
Article Details
References
Bastian, I. (2022). Akuntansi sektor publik (Ed. 4). Salemba Empat.
Damayanti, I. (2020). Analisis sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi pemerintah (Studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang). KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(1), 95–102. https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1852.95-102
Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public management: Studi kasus penerapan New Public Management dalam organisasi publik di Indonesia. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(2), 54–62. https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97
Febriana, L., Mahmud, M., & Mauzu, F. (2025). Pengaruh pengawasan internal, kompetensi SDM, dan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(2), 437–448.
Hakim, I. I. (2022). Pengawasan intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat tahun 2020: Sebuah tinjauan. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2(1), 29–38.
Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature review: Pengaruh sistem pengendalian internal, peran audit internal, komitmen manajemen terhadap good corporate governance. Jurnal Economina, 2(6), 1318–1330.
Iskandar, N. I., Yulisuman, & Sefelia, N. (2025). Pengaruh SIPD dan e-procurement terhadap SAKIP melalui tata kelola yang baik. Jurnal Inovasi Akuntansi Manajemen dan Bisnis, 4(3), 575–586.
Jatmiko, B. (2022). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 112–125.
Jubaedah, E. (2023). Implementasi kebijakan transparansi keuangan di daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(34), 288–299.
Mahmudi. (2021). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2022). Pengukuran kinerja instansi pemerintah. BPFE.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik dan akuntabilitas publik. Penerbit Andi.
Mentari, M., Anis, F., & Yulitiawati, Y. (2022). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 12(1), 54–62.
Nevi Costari, & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya implementasi akuntansi sektor publik dalam suatu instansi pemerintahan. Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
Pratiwi, R., & Sari, D. P. (2024). Efektivitas SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(1), 78–92.
Pratama, W. (2024). Pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap tata kelola pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6(2), 89–102.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. (2014).
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2014).
Saputra, Y. M., Menne, F., & Amri, N. F. (2025). Analisa perlakuan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting, 3(1), 59–66. https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2544
Segah, B. (2020). Peranan pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (The role of internal supervision in order to realize good governance). Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 6(2), 91–97.
Setiawan, I. (2024). Pengawasan pemerintahan dalam tinjauan teori dan praktik. Jurnal Hukum dan Administrasi Publik, 7(2), 33–47.
Syifanika, S. S. K. A., Zakaria, A., & Yusuf, M. (2024). Penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah Provinsi Jakarta. Journal of Business Innovation and Accounting Research, 1(2), 102–109. https://doi.org/10.56442/xfn7cm51
Wildayanti, S. D., Monoarfa, R., & Usman. (2023). Pengaruh pengendalian internal dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan. Jurnal Mirai Management, 8(2), 115–122.